Perjanjian Kerjasama untuk Membangun, Mengelola dan Memelihara Terminal Ferry Internasional Sekupang dengan Mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) yang disepakati pertama kali oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan PT Indodharma Corpora (IDC) pada tahun 2004 pada dasarnya memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan undang-undang. Namun di dalam perubahan perjanjian ini pada tahun 2010, salah satu pasal tambahan dalam perjanjian, yaitu Pasal 28.2 yang mengatur mengenai Royalti Tambahan, dibatalkan melalui Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Penelitian ini membahas permasalahan mengenai: (1) kekuatan mengikat secara hukum atas perjanjian yang salah satu pasalnya telah dibatalkan oleh BANI, dan (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut oleh BP Batam dan IDC setelah salah satu pasal dalam perjanjian tersebut dibatalkan. Tujuan penelitian adalah yuridis normatif serta empiris untuk mengetahui kekuatan hukum dan pelaksanaan perjanjian setelah Pasal 28.2 tersebut dibatalkan oleh BANI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis dan menggunakan data primer serta data sekunder. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa konsensus atau kesepakatan antara BP Batam dan IDC sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek sebagai suatu hubungan hukum atau perikatan yang menjadi dasar kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda) dapat dibatalkan melalui Putusan BANI. Putusan BANI ini kemudian menjadi kekuatan mengikat perikatan para pihak dan wajib dilaksanakan dengan segala konsekuensinya. Dengan adanya kepala putusan (irah-irah) BANI yang menyatakan ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ maka putusan ini bersifat final sehingga tidak dapat dibatalkan (batal demi hukum) dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya oleh para pihak. / The Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement initially agreed upon by the Batam Free Trade and Free Port Zone Authority (BP Batam) and PT Indodharma Corpora (IDC) in 2004 essentially holds binding force equivalent to that of law. However, in the amendment to this agreement on 2010, one of the additional clauses, namely Article 28.2, which regulated Additional Royalties, was invalidated by a decision of the Indonesian National Arbitration Board (BANI). This study addresses the issues of: (1) the legal binding force of an agreement in which one of its clauses has been invalidated by BANI, and (2) how the implementation of the agreement was carried out by BP Batam and IDC after one of the clauses in the agreement was invalidated. The research aims to provide normative juridical and empirical insights to understand the legal binding force and the implementation of the agreement after Article 28.2 was invalidated by BANI. The method used in this study is juridical-normative with a descriptive-analytical typology, utilizing primary and secondary data. The results of the research conclude that the consensus or agreement between BP Batam and IDC, as stipulated in Article 1320 of the Burgerlijk Wetboek, constitutes a legal relationship or obligation that forms the basis of the binding force of the agreement (pacta sunt servanda) and can be invalidated by a BANI decision. This BANI decision then becomes binding on the legal obligations of the parties and must be executed with all of its consequences. Given the head of the decision (irah-irah) of BANI stating ‘For Justice Based on the Almighty God’, the decision is final and cannot be annulled (null and void) in the subsequent implementation of the agreement by the parties.