Perkembangan teknologi finansial (Fintech) membawa dampak signifikan dalam kemudahan akses layanan keuangan, termasuk layanan pinjaman daring berbasis teknologi informasi seperti peer-to-peer (P2P) lending. Namun, kemajuan ini juga memunculkan risiko penyalahgunaan data pribadi, khususnya oleh penyedia pinjaman daring ilegal yang sering kali tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teori pelindungan hukum dan teori kepastian hukum untuk menganalisis permasalahan terkait pelindungan data pribadi nasabah pada aplikasi pinjaman daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelindungan hukum terhadap data pribadi nasabah masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal penegakan peraturan terhadap pelaku usaha pinjaman daring ilegal. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Namun, praktik penyalahgunaan data tetap terjadi, seperti ancaman atau pencemaran nama baik akibat data pribadi yang disalahgunakan. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak atas pelindungan data pribadi memperburuk situasi ini. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh OJK serta edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan data pribadi. Dengan pelindungan hukum yang kuat dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas oleh penyelenggara fintech, risiko penyalahgunaan data pribadi dapat diminimalisir, sehingga tercipta kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. / The development of financial technology (Fintech) has significantly improved access to financial services, including peer-to-peer (P2P) lending platforms. However, this progress has also introduced risks of personal data misuse, particularly by illegal online lenders that operate without registration or oversight from the Financial Services Authority (OJK). This study adopts a normative legal research approach using legal protection and legal certainty theories to analyze issues concerning the protection of borrowers' personal data on online lending platforms. The study finds that legal protection for borrowers’ personal data remains inadequate, especially in enforcing regulations against illegal online lenders. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection mandates businesses to ensure the confidentiality and security of users’ personal data. Nevertheless, data misuse persist, including threats or defamation due to unauthorized data usage. Moreover, the lack of public awareness regarding their rights to data protection exacerbates these issues. This study recommends strengthening OJK’s supervision and law enforcement while educating the public about the importance of personal data security. By establishing robust legal protection and enforcing transparency and accountability principles among fintech operators, the risks of data misuse can be mitigated, creating a fair and legally certain environment for all stakeholders.