Kehadiran buzzer politik di media sosial memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peta politik di Indonesia, terutama dalam hal penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Fenomena ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dalam konteks pemilu dan stabilitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap buzzer politik di Indonesia, serta mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan buzzer politik yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan hukum terhadap buzzer politik belum efektif. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya penerapan delik aduan yang bergantung pada inisiatif dari pihak yang dirugikan, serta kompleksitas dinamika politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa buzzer politik dapat dikategorikan berdasarkan imbalan yang diterima dan tujuan penyebaran informasi yang bersifat kontroversial dan merusak. Penyebaran berita palsu, disinformasi, dan kampanye negatif dapat menyebabkan ketegangan sosial. Penulis menyarankan agar pemerintah membuat regulasi yang lebih spesifik terkait buzzer politik dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan dapat tercipta lingkungan informasi yang sehat dan mencegah penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. / The presence of political buzzers on social media has had a significant impact on the political map in Indonesia, especially in terms of spreading hoaxes and misleading information that can damage the reputation of certain individuals or groups. This phenomenon has the potential to cause unrest in society, especially in the context of elections and democratic stability. This research aims to analyze the implementation of the law against political buzzers in Indonesia, as well as identify the elements of political buzzer actions that can lead to social unrest. The research method used is normative-empirical legal research. The results showed that despite the existence of regulations, such as Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, the implementation of the law against political buzzers has not been effective. This is due to the ineffectiveness of the application of the offense of complaint, which depends on the initiative of the aggrieved party, as well as the complexity of political dynamics. The research also found that political buzzers can be categorized based on the rewards received and the purpose of disseminating information that is controversial and destructive. The spread of fake news, disinformation, and negative campaigns can cause social tension. The author suggests that the government make more specific regulations related to political buzzers and improve people's digital literacy. With clear regulations and stricter supervision, it is hoped that a healthy information environment can be created and prevent the spread of information that is detrimental to society.