Studi ini meneliti penerapan prinsip lex systematische specialiteit (lex specialis sistematis) dalam tindak pidana yang terkait dengan pasar modal dan korupsi, dengan fokus pada Putusan Kasus No. 2937 K/Pid.Sus/2021. Kerangka hukum Indonesia mengakui prinsip lex specialis untuk membedakan antara hukum umum dan hukum khusus guna menghindari tumpang tindih serta konflik dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan akibat pedoman yang tidak jelas dan regulasi yang saling tumpang tindih, sehingga menyulitkan proses peradilan. Pertanyaan penelitian pertama dalam studi ini mengkaji kerangka regulasi serta penerapan prinsip lex specialis sistematis dalam hukum Indonesia, dengan menyoroti kendala regulasi dan praktik yang menghambat penegakan hukum secara konsisten. Pertanyaan penelitian kedua mengeksplorasi penerapan lex specialis dalam konteks tindak pidana pasar modal pada kasus yang disebutkan, di mana tindakan yang seharusnya diatur oleh regulasi pasar modal justru diproses sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menganalisis apakah pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta mempertanyakan apakah perbuatan tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai pelanggaran pasar modal daripada tindak pidana korupsi. Selain itu, implikasi putusan tersebut terhadap penegakan hukum dalam kasus pasar modal dan korupsi juga dievaluasi, terutama terkait dampak negatif terhadap nasabah Jiwasraya. Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah sebagai koruptor, struktur hukum yang digunakan tidak memberikan pemulihan hak bagi para nasabah, karena kasus ini seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur perdata guna memastikan kompensasi bagi korban. Studi ini menyoroti ketidakpastian hukum yang lebih luas yang muncul akibat putusan tersebut bagi individu yang mencari keadilan, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para korban. Dengan menggunakan metode penelitian hukum kualitatif, studi ini secara kritis menilai putusan pengadilan, teks hukum, dan kasus-kasus sebelumnya untuk memberikan wawasan serta rekomendasi dalam memperjelas batasan penerapan lex specialis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. / This study examines the application of the lex systematische specialiteit (lex specialis systematic) principle within criminal offenses related to capital markets and corruption, focusing on Case Decision No. 2937 K/Pid.Sus/2021. Indonesia’s legal framework upholds the lex specialis principle to distinguish between general and specific laws to avoid overlapping and conflicting legal provisions. However, in practical application, challenges persist in enforcing this principle due to unclear guidelines and overlapping regulations, which complicate the judicial process. This study’s first research question investigates the regulatory framework and application of the lex specialis systematic principle under Indonesian law, addressing regulatory and practical challenges that hinder consistent enforcement. The second research question explores the application of lex specialis in the context of the capital market offense in the aforementioned case, where actions typically governed by capital market regulations were instead prosecuted as corruption. This research analyzes whether this approach aligns with Article 14 of the Anti-Corruption Law, questioning if the act should have been classified as a capital market violation rather than corruption. Additionally, the implications of this decision on the legal enforcement of capital market and corruption cases are evaluated, particularly regarding the adverse impact on Jiwasraya customers. While the accused was convicted as a corruptor, the legal structure left customer restitution unfulfilled, as the case could have been addressed through civil proceedings to ensure compensation. This study highlights the broader legal uncertainty this creates for individuals seeking justice, contributing to a sense of injustice for victims. Using a qualitative legal research method, this study critically assesses court decisions, legal texts, and previous cases to provide insights and recommendations for clarifying the boundaries of lex specialis application in Indonesia’s criminal justice system.