Sebagai upaya konkret untuk mengurangi emisi karbon, Protokol Kyoto memperkenalkan beberapa mekanisme pengurangan emisi karbon, salah satunya adalah perdagangan karbon atau Emission Trading (ET). Mekanisme ET beroperasi di bawah sistem cap-and-trade (C&T). Mekanisme C&T dianggap sebagai strategi pengurangan emisi karbon yang paling layak diterapkan di Indonesia karena sifatnya yang fleksibel. Selain itu, mekanisme ini dapat melibatkan baik perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Agar dapat diterapkan di Indonesia, mekanisme perdagangan karbon harus didukung dan mempertimbangkan berbagai faktor. Dengan adanya regulasi pemerintah dan proyek percontohan, serta diperkuat oleh potensi perdagangan karbon di Indonesia, pasar karbon dapat menjadi alat ekonomi hijau yang penting di masa depan. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memberikan jawaban atas isu-isu baru dalam ranah politik hukum terkait kebijakan perdagangan karbon di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi arah implementasinya. Lebih jauh lagi, untuk menganalisis kepastian hukum kebijakan perdagangan karbon di Indonesia, peneliti membandingkan kebijakan yang telah diterapkan di Jerman dan Australia. Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan politik hukum terkait kebijakan perdagangan karbon di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan, mulai dari era Soekarno hingga pemerintahan Joko Widodo. Kemajuan besar terjadi selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo, ketika pembangunan rendah karbon menjadi prioritas strategis. Namun, para pelaku perdagangan karbon masih menghadapi ketidakpastian terkait arah implementasi, termasuk mekanisme pasar, pengawasan, dan dukungan teknis. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk belajar dari negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan ini, seperti Jerman, serta dari negara yang mengalami kegagalan, seperti Australia. / As a concrete effort to reduce carbon emissions, the Kyoto Protocol introduced several mechanisms for reducing carbon emissions, one of which is carbon trading, or Emission Trading (ET). The ET mechanism operates under the cap-and-trade (C&T) system. The C&T mechanism is the most feasible carbon emission reduction strategy to be implemented in Indonesia due to its inherent flexibility. Additionally, the C&T mechanism can involve both private companies and government institutions. To be implemented in Indonesia, the carbon trading mechanism must be supported and consider various factors. With the presence of government regulations and pilot projects, as well as being strengthened by the potential of carbon trading in Indonesia, the carbon market will become an essential green economic tool for the future. Through this research, the researcher seeks to provide answers to new legal-political issues regarding carbon trading policies in Indonesia and to identify the direction of their implementation. Furthermore, to analyze the legal certainty of Indonesia’s carbon trading policies, the researcher compares policies that have been implemented in Germany and Australia. The researcher found that the development of legal politics concerning carbon trading policies in Indonesia has undergone significant evolution, from the era of Soekarno to the administration of Joko Widodo. Major progress occurred during Joko Widodo’s first term, when low-carbon development became a strategic priority. However, carbon trading participants still face uncertainty regarding the direction of implementation, including market mechanisms, oversight, and technical support. Therefore, it is essential for Indonesia to learn from countries that have successfully implemented this policy, such as Germany, and from countries that have experienced failures, such as Australia.