Penerapan hak prioritas dalam pendaftaran merek asing terkenal di Indonesia merupakan bagian penting dari harmonisasi hukum merek dengan perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris dan Perjanjian WTO terkait Aspek HKI yang Berkaitan dengan Perdagangan (TRIPS). Hak prioritas memberikan kesempatan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di negara asal untuk mengajukan pendaftaran di negara lain, termasuk Indonesia, dengan mengakui tanggal penerimaan awal sebagai tanggal prioritas. Namun, implementasi hak ini sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan itikad tidak baik pihak lain yang mendaftarkan merek serupa sebelum tenggat waktu hak prioritas berakhir, atau adanya penafsiran yang tidak konsisten oleh otoritas terkait. Jenis studi yang dipakai adalah normatif-empiris. Studi ini menganalisis mekanisme pengaturan hak prioritas di Indonesia, kendala hukum dalam pelaksanaannya, serta perlindungan yang diberikan kepada merek asing terkenal. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan konsistensi perlindungan hak prioritas selaras terhadap standar internasional, demi meningkatkan kepastian hukum dan mendorong iklim investasi yang kondusif di Indonesia. / The application of priority rights in the registration of famous foreign marks in Indonesia is an important part of the harmonization of trademark law with international agreements, such as the Paris Convention and the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The right of priority provides an opportunity to a mark owner who has registered his mark in the country of origin to apply for registration in other countries, including Indonesia, by recognizing the date of initial receipt as the priority date. However, the implementation of this right often faces challenges, especially related to the bad faith of other parties who register similar marks before the priority right deadline expires, or the inconsistent interpretation by the relevant authorities. The type of research used is normative-empirical. This study analyzes the regulatory mechanism of priority rights in Indonesia, legal constraints in its implementation, as well as the protection provided to well-known foreign brands. The results show the need to strengthen regulations and law enforcement to ensure the consistency of priority rights protection in accordance with international standards, in order to increase legal certainty and encourage a conducive investment climate in Indonesia