Salah satu penyebab peningkatan kasus korupsi di Indonesia adalah dari faktor kemudahan berbisnis di Indonesia. Kemudahan berbisnis di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan atau investor asing tertarik untuk melakukan bisnis di Indonesia. Kegiatan bisnis antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing juga menimbulkan transaksi lintas batas. Transaksi bisnis lintas batas berpotensi menimbulkan korupsi, terutama dalam bentuk penyuapan yang dilakukan oleh pelaku dari berbeda negara dan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus ketentuan tentang penyuapan pejabat publik asing atau foreign bribery yang dilakukan oleh warga negara dan/atau korporasi Indonesia. Secara internasional, pengaturan mengenai penyuapan pejabat publik asing diatur di Inggris Raya melalui The United Kingdom Bribery Act 2010. Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan The United Kingdom Bribery Act 2010 terkait sanksi penyuapan pejabat publik asing di luar Inggris dan penerapan The United Kingdom Bribery Act 2010 terkait penyuapan pejabat publik asing di Indonesia sebagai tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum Indonesia mengenai penyuapan pejabat publik asing sehingga kedepannya praktik penyuapan asing yang melibatkan warga negara Indonesia dengan pejabat publik asing dapat diberantas. / One of the causes of the increase in corruption cases in Indonesia is from the ease of doing business in Indonesia. The ease of doing business in Indonesia causes many foreign companies or investors interested in doing business in Indonesia. Business activities between Indonesian companies and foreign companies also lead to cross-border transactions. Cross-border business transactions have the potential for corruption, especially in the form of bribery committed by perpetrators from different countries and within different jurisdictions. Law Number 31 of 1999 on Eradication of Corruption Crime as amended by Law Number 20 of 2001 does not regulate provisions on bribery of foreign public officials committed by Indonesian individuals and/or corporations. Internationally, the regulation of bribery of foreign public officials is regulated in the United Kingdom under the United Kingdom Bribery Act 2010. The focus of the issues raised in this research is regarding the provisions of the United Kingdom Bribery Act 2010 for sanctioning bribery of foreign public officials outside the United Kingdom and the implementation of the United Kingdom Bribery Act 2010 regarding bribery of foreign public officials in Indonesia as a corruption offense. By using normative legal research method, it is expected to provide an overview of Indonesian legal provisions regarding the bribery of foreign public officials so that future foreign bribery practices involving Indonesians and foreign public officials can be eradicated.