Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pemerataan kesejahteraan dan kesejahteraan rakyat melalui peran industri transportasi dan operasional penerbangan, pemerintah telah merumuskan kebijakan untuk mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang selanjutnya disebut Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Peran KPPU melalui komisi yang dibentuknya dalam penegakan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 36. Tindakan tersebut mencakup penyelidikan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat, pelaku usaha, atau yang ditemukan oleh komisi melalui penelitiannya. KPPU berwenang memutuskan apakah ada kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha lain atau masyarakat.. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya memberikan jawaban atas isu pada kasus dalam Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sanksi administratif yang tercantum dalam putusan tersebut seharusnya dapat diterapkan kepada maskapai yang terlibat.. Dalam kasus ini, terdapat kesepakatan antara para maskapai yang dikenal sebagai concerted action atau parallelism, yang mengarah pada kesepakatan untuk menghapus diskon atau menyamakan kebijakan diskon, serta menghilangkan produk dengan harga murah di pasar. Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan tingginya harga tiket untuk penerbangan kelas ekonomi di Indonesia. Namun, meskipun ada pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang jelas dapat dikenakan sanksi denda sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) huruf g, keputusan ini tidak memberikan sanksi denda, dengan pertimbangan dampak pandemi terhadap ekonomi dan sektor bisnis. Mengingat pelaksanaan putusan yang hingga saat ini belum tuntas. Peneliti mengkhawatirkan prinsip dalam penanganan kasus ini menimbulkan ketidak pastian hukum pada penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / As part of efforts to achieve the goal of equitable welfare distribution and public well-being through the role of the transportation industry and aviation operations, the government has formulated policies to address monopolistic practices and unfair business competition, which are further regulated under Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The role of the KPPU (Indonesia's Business Competition Supervisory Commission) through its established commission in enforcing Law No. 5 of 1999 is to take actions within its authority, as stipulated in Article 36. These actions include investigations or examinations of suspected monopolistic practices and unfair business competition reported by the public, business actors, or identified by the commission through its research. KPPU has the authority to determine whether any harm has been caused to other business actors or the public. Through this research, the researcher seeks to provide answers regarding the issues in the case of KPPU Decision No. 15/KPPU-I/2019, which has obtained legal force. The administrative sanctions stated in the decision should have been applied to the airlines involved. In this case, there was an agreement among the airlines, known as concerted action or parallelism, which led to an agreement to eliminate discounts or standardize discount policies, as well as to remove low-priced products from the market. This resulted in limited supply and high ticket prices for economy-class flights in Indonesia. However, despite the violation of Article 5 of Law No. 5 of 1999, which clearly warrants a fine in accordance with Article 47 paragraph (2) letter g, this decision did not impose any fines, considering the economic impact of the pandemic on businesses and the economy. Given that the implementation of the decision remains incomplete, the researcher is concerned that the principles applied in handling this case may create legal uncertainty in the enforcement of laws based on the prevailing regulations.