Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap aset investor kripto di Indonesia, dengan studi kasus peretasan yang dialami PT Indodax Nasional Indonesia pada 11 September 2024. Kasus ini menjadi perhatian penting mengingat aset kripto merupakan instrumen investasi yang rentan terhadap ancaman peretasan dan kejahatan siber. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 99 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, Perbappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto, serta Perbappebti No. 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum lebih ditekankan pada aspek preventif, seperti kewajiban pedagang aset kripto untuk menerapkan standar keamanan, termasuk penggunaan cold storage untuk 70% aset, serta sertifikasi keamanan ISO 27001, ISO 27017, dan ISO 27018. Dalam hal terjadi kehilangan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi atau arbitrase yang difasilitasi oleh Bappebti. Namun, Bappebti tidak bertanggung jawab langsung atas kerugian investor. Kasus Indodax menunjukkan pentingnya transparansi melalui mekanisme Proof of Reserve (PoR) untuk memastikan keamanan aset investor, sekaligus mendorong penguatan regulasi dan pengawasan di industri aset kripto di Indonesia./This study aims to analyze the legal protection of crypto investor assets in Indonesia, focusing on the hacking incident experienced by PT Indodax Nasional Indonesia on September 11, 2024. This case is particularly significant as crypto assets are highly vulnerable to hacking and cybercrime. The legal framework utilized in this study includes Regulation of the Minister of Trade (Permendag) No. 99 of 2018 on General Provisions for Organizing Physical Crypto Asset Markets on Futures Exchanges, Bappebti Regulation No. 8 of 2021 on Guidelines for the Implementation of Physical Crypto Asset Trading, and Bappebti Regulation No. 13 of 2022 on Procedures for Organizing Physical Crypto Asset Trading.The findings indicate that legal protection is predominantly focused on preventive measures, such as requiring crypto asset traders to implement security standards, including storing 70% of assets in cold storage and obtaining certifications like ISO 27001 (information security), ISO 27017 (cloud security), and ISO 27018 (cloud privacy). In cases of asset loss, dispute resolution is conducted through mediation or arbitration facilitated by Bappebti. However, Bappebti does not bear direct responsibility for investor losses. The Indodax case highlights the importance of transparency through mechanisms like Proof of Reserve (PoR) to ensure the security of investor assets while also emphasizing the need for stronger regulations and oversight in Indonesia’s crypto asset industry.