Karya seni terapropriasi, atau appropriated artwork, merujuk pada praktik penggunaan objek atau gambar yang sudah ada sebelumnya ke dalam karya seni baru dengan sedikit atau tanpa perubahan signifikan pada bentuk aslinya. Praktik ini telah menjadi bagian dari sejarah seni, dengan akar yang dapat ditelusuri hingga tahun 1865. Seiring waktu, tren ini berkembang menjadi gerakan Pop Art, di mana salah satu ciri khasnya adalah penggunaan gambar dari media massa, seperti terlihat dalam karya-karya Andy Warhol, termasuk transformasi kaleng sup Campbell menjadi karya seni ikonik. Meskipun diapresiasi secara luas, karya ini menuai kritik terkait pelanggaran hak cipta, memunculkan pertanyaan: di mana batas hak satu seniman terhadap seniman lainnya? Hingga sejauh mana apropriasi karya yang dilindungi hak cipta dianggap sah tanpa melanggar hak pencipta aslinya? Di Indonesia, perlindungan terhadap seniman yang melakukan apropriasi masih terbatas, terutama karena pengecualian terhadap hak cipta belum diatur secara memadai. Sebaliknya, kerangka hukum di Amerika Serikat, melalui Copyright Act of 1976, mengadopsi doktrin fair use yang memungkinkan penggunaan karya berhak-cipta untuk tujuan tertentu tanpa memerlukan izin, asalkan memenuhi kriteria tertentu. Penelitian ini bertujuan membandingkan perlindungan hukum terhadap karya seni terapropriasi dan hak yang diberikan kepada seniman serta pemegang hak cipta di kedua yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif dan metode penelitian hukum normatif-empiris untuk menganalisis dua isu utama: pertama, perbandingan hukum hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat dalam konteks karya seni terapropriasi; kedua, analisis sistem fair use di kedua negara. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Indonesia No. 28 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya, serta Copyright Act of 1976 di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut berbeda secara signifikan dalam aspek hak eksklusif, hak moral, karya yang dilindungi, pengecualian, dan durasi perlindungan. Tantangan dalam memahami fair use terletak pada penentuan batas antara hak seniman yang satu dengan yang lainnya. Doktrin fair use menilai empat faktor utama: tujuan dan karakter penggunaan, sifat karya asli, proporsi karya yang digunakan, serta dampak terhadap pasar. Pengadilan di AS sering kali mendukung fair use jika unsur transformasi teridentifikasi, mengukur sejauh mana karya apropriasi membawa unsur orisinalitas atau kreativitas baru. Sebaliknya, ketiadaan penilaian serupa di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum, menyulitkan penyeimbangan hak antara pemegang hak cipta dan seniman apropriasi. Sebagai langkah maju, Indonesia dapat mempertimbangkan adopsi doktrin fair use dengan menyesuaikan konsep tersebut melalui peraturan menteri atau regulasi pelaksana lainnya. Langkah ini dapat memberikan perlindungan yang lebih seimbang antara pencipta orisinal dan seniman apropriasi, sekaligus mendorong prinsip orisinalitas dan transformasi sebagai inti dari perlindungan hak cipta.