The implementation of electronic signatures (e-signatures) has become one of the key digital innovations offering efficiency and security across various legal services. Fundamentally, the validity of e-signatures is recognized under legal provisions such as Law No. 1/2024 on the Second Amendment to Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions (ITE), Government Regulation No. 71/2019 on Electronic Systems and Transactions (PSTE), and Ministerial Regulation of ATR/BPN No. 3/2019 on the Implementation of Electronic Signatures. However, these provisions exclude the use of e-signatures for signing authentic deeds by notaries. This study analyzes the regulations governing e-signatures and identifies the obstacles in their application within notarial practices as a means of safeguarding digital innovation in Indonesia. The research employs a normative-empirical method with a legislative approach. The findings reveal that the implementation of e-signatures is currently inapplicable to authentic notarial deeds due to regulatory exceptions. Nevertheless, digital innovation remains viable through the digital storage of deed backups, which is deemed more realistic for enhancing security and efficiency in maintaining deed integrity while mitigating risks of damage or loss. This study recommends regulatory harmonization to support digital transformation in notarial practices in Indonesia. / Penerapan tanda tangan elektronik (e-signature) telah menjadi salah satu inovasi digital yang menawarkan efisiensi dan keamanan dalam berbagai aspek layanan hukum. Pada dasarnya, e-signature telah diakui keabsahannya berdasarkan ketentuan perundangundangan dalam UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang ITE, PP 71/2019 tentang PSTE, dan Permen ATR/BPN No. 3/2019 tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik. Namun, hal ini tidak berlaku untuk penandatanganan akta otentik pada notaris. Penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan e-signature pada praktik kenotariatan sebagai bentuk pengamanan inovasi digital di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-signature belum dapat diterapkan pada akta otentik notaris karena adanya pengecualian regulasi. Namun, inovasi digital tetap dapat dilakukan melalui penyimpanan cadangan akta secara digital, yang dinilai lebih realistis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam menjaga keutuhan akta, sekaligus mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Penelitian ini menyarankan agar harmonisasi regulasi dilakukan untuk mendukung transformasi digital dalam praktik kenotariatan di Indonesia.