Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni-Eropa, serta mengkaji aspek penting dalam perlindungan data pribadi seperti pencegahan, penanganan, dan penyelesaian terhadap kebocoran data pribadi yang ada pada kedua peraturan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode analisis data normatif-kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk meninjau kualitas serta membandingkan substansi norma hukum yang diteliti. Hasil penelitian ini mengkaji bahwa peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni-Eropa memiliki tujuan yang sama dalam menerapkan peraturan perlindungan data. Tetapi, Perlindungan data pribadi Uni-Eropa atau GDPR lebih komprehensif dan eksplisit dalam penjelasannya dibandingkan dengan Peraturan Indonesia yaitu UU PDP. UU PDP juga belum memiliki peraturan turunan serta lembaga yang ditunjuk menjadi pengawas perlindungan data pribadi di Indonesia. Dengan demikian, alangkah baiknya jika aturan turunan segera disahkan dan lembaga pengawas segera dibentuk untuk menghindari kekosongan hukum dan menjaga perlindungan data pribadi terhadap ancaman kebocoran data pribadi. / This research aims to analyze and compare personal data protection regulations in Indonesia and the European Union, as well as examine important aspects of personal data protection such as preventing, handling and resolving personal data leaks contained in both regulations. This research uses a normative-qualitative data analysis method because this research aims to review the quality and compare the substance of the legal norms studied. The results of this research examine that personal data protection regulations in Indonesia and the European Union have the same goal in implementing data protection regulations. However, the European Union's personal data protection or GDPR is more comprehensive and explicit in its explanation compared to the Indonesian Regulation, namely the PDP Law. The PDP Law also does not yet have derivative regulations and an institution appointed to monitor personal data protection in Indonesia. Thus, it would be good if derivative regulations were immediately passed and a supervisory institution was immediately formed to avoid legal vacuums and maintain the protection of personal data against the threat of personal data leakage.