Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa untuk bisnis komersial, arbitrase diselenggarakan berdasarkan kehendak dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Arbitrase dapat dilaksanakan di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia sesuai dengan kesepakatan para pihak. Untuk mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase asing, Indonesia meratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Selanjutnya, Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma 1/1990) tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Undang-Undang yang mengatur tentang arbitrase di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1990). Untuk melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia, putusan tersebut harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah itu, pihak yang kalah harus melaksanakan putusan arbitrase asing secara sukarela. Tata cara untuk melaksanakan putusan arbitrase asing berpedoman kepada Hukum Acara Perdata, namun masih terdapat berbagai permasalahan berkaitan dengan eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia, yaitu mengenai (1) tidak adanya kerangka waktu dan (2) ketidakpastian hukum mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Untuk itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisa berbagai permasalahan yang timbul ketika pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dengan membuat perbandingan antara pelaksanan putusan arbitrase asing di Indonesia dengan Singapura. Pada bagian akhir skripsi ini, akan disimpulkan penyebab pokok permasalahan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia dan diberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.