Tujuan Penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang peranan pengurus PKPU dalam kasus antara PT Mitra Buana Koorporindo (dahulu PT Mitra Buana Komputindo) dengan PT. Garuda Indonesia mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan mengetahui pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kasus PKPU PT. Garuda Indonesia. Metode penetlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan mengkaji putusan Pengadilan Niaga sebagai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, jurnal dan karya ilmiah. Bahas hukum tersier adalah publikasi resmi dan terpercaya. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dan analisis yang didapatkan di penelitian ini adalah bahwa perjanjian perdamaian (homologasi) telah disetujui oleh mayoritas kreditor konkuren sebanyak 97,46 %. Hal tersebut membuktikan bahwa para kreditor termasuk Pemohon PKPU mengutamakan penyelesaian secara damai, sehingga perdamaian (homologasi) merupakan wujud penyelesaian secara adil. Berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa "Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. / The purpose of this study is to gain knowledge about Postponement of Debt Payment Obligations in the case between PT Mitra Buana Koorporindo (formerly PT Mitra Buana Komputindo) and PT. Garuda Indonesia regarding Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and knowing about the implementation of Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) in the case PT Garuda Indonesia. The research method used in this research is a normative legal research method by examining Commercial Cpurt decisions as primary legal material. The secondary materials used are statutory regulations, books, documents, journals, and scientific works. Discuss tertiary law is an official and trusted publication. The analysis technique applied in this research is a qualitative method through literature study. The results of the research and analysis obtained in this research are that the peace aggrement (homologation) has been approved by the majority of concurrent creditors (97,46%). This proves that the creditors, including the Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Petitioner, prioritize peaceful settlement, so that peace (homologation) is a form of fair settlement. Based on Article 286 of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation which stated that “ A peace that has been ratified is binding on all creditors, except for creditors who do not agree to the peace plan.