Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan dalam kepentingan umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan regulasi terkait, lebih lanjut lagi meneliti mengenai prinsip dan prosedur pengadaan tanah, serta implementasi konsep sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah menurut Undang-Undang dan regulasi terkait tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menganalisis proses pengadaan tanah yang harus sesuai dengan peraturan hukum terkait dan juga menganalis asas-asas hukum yang tidak terpenuhi dalam prosedur sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan regulasi terkait. Tujuan utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah untuk menyediakan tanah untuk pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan ini, terdapat fungsi sosial tanah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan invidu. Namun, tetap harus ada jaminan hukum kepentingan individu untuk menjamin adanya keadilan, yaitu dengan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan kajian penulis, terdapat jelas asas-asas atau prinsip, dan tahapan dalam pengadaan tanah, yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, sampai dengan penyerahan hasil. Namun demikian, mengenai sistem konsinyasi kurang tepat di implementasikan dalam pengadaan tanah. Hal ini dapat dilihat dari implementasi sistem konsinyasi yang tidak sesuai dengan asas pengadaan tanah, juga dilihat dari perbedaan dalam sistem konsinyasi dalam pengadaan tanah dengan sistem konsinyasi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.