The practice of tax avoidance by multinational companies, facilitated by crossborder transfer pricing, poses significant challenges to achieving equitable taxation. This research examines the legal ambiguity surrounding cross-border transfer pricing, particularly between Indonesia and Japan, and its impact on state revenue. Utilizing a qualitative juridical-normative research method with relying to primary, secondary, and tertiary legal sources and deductive thinking for the analysis, this study explores the influence of international tax regulations on transfer pricing practices and identifies mechanisms exploited by companies to minimize tax obligations. The findings highlight the multidimensional damage caused by tax non-compliance, including reduced government revenue, unfair market competition, and ineffective public policy outcomes. Furthermore, the study underscores the necessity of robust policy frameworks to mitigate tax avoidance while supporting multinational corporations in better tax planning. Recommendations include strengthening international cooperation and improving domestic legal structures to ensure fairness in tax collection and economic justice. / Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional yang difasilitasi oleh transfer pricing lintas batas menimbulkan tantangan signifikan dalam mencapai perpajakan yang adil. Penelitian ini mengkaji ambiguitas hukum terkait transfer pricing lintas batas, khususnya antara Indonesia dan Jepang, serta dampaknya terhadap pendapatan negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridisnormatif kualitatif yang bertumpu pada sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan berpikir deduktif dalam analisisnya, penelitian ini mengeksplorasi pengaruh regulasi pajak internasional terhadap praktik transfer pricing dan mengidentifikasi mekanisme yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Temuan penelitian menunjukkan kerugian multidimensional yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pajak, termasuk penurunan pendapatan pemerintah, persaingan pasar yang tidak adil, dan hasil kebijakan publik yang tidak efektif. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya kerangka kebijakan yang kuat untuk mengurangi penghindaran pajak sambil mendukung perusahaan multinasional dalam perencanaan pajak yang lebih baik. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kerja sama internasional dan peningkatan struktur hukum domestik guna memastikan keadilan dalam pengumpulan pajak dan keadilan ekonomi.