Moving the capital city from Jakarta to East Kalimantan is a strategic step to reduce development inequality, overcome Jakarta's socio-economic problems, and realize the vision of a Golden Indonesia 2045. The government has passed Law no. 21 of 2023 as a revision of Law no. 3 of 2022, which regulates aspects of development, governance and investment mechanisms in the development of the Indonesian Capital City. However, this regulation gave rise to various controversies, in Article 12, Article 16A, and Article 42 which conflict with the principles of justice in the Basic Agrarian Law and the 1945 Constitution. This research uses normative juridical methods to examine the legal regulations surrounding the development of IKN with a dignified justice theory approach. The main focus of the research is analysis of the legal principles underlying these regulations, identification of weaknesses in the existing regulatory framework, as well as recommendations and suggestions for harmonization of the law to ensure substantive justice is achieved. The research results show that the legal regulation of IKN development has a number of weaknesses, which are recommended for revision of related regulations by this research. With the perspective of dignified justice theory, this thesis emphasizes the importance of harmonizing legal arrangements that not only fulfill formal legal aspects, but also reflect substantive justice that humanizes humans. It is hoped that this research can make a significant contribution to the formation of public policies that are fair, sustainable and inclusive, and able to accommodate the aspirations of local communities and future generations. / Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, mengatasi permasalahan sosial-ekonomi Jakarta, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2023 sebagai revisi dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2022, yang mengatur aspek pembangunan, tata kelola, dan mekanisme investasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, regulasi ini menimbulkan berbagai kontroversi, khususnya dalam Pasal 12, Pasal 16A, dan Pasal 42 yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji regulasi hukum seputar pembangunan IKN dengan pendekatan teori keadilan berkeadaban. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis prinsip-prinsip hukum yang melandasi regulasi tersebut, mengidentifikasi kelemahan dalam kerangka regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi dan saran untuk harmonisasi hukum guna memastikan keadilan substantif dapat tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum dalam pembangunan IKN memiliki sejumlah kelemahan yang direkomendasikan untuk direvisi melalui penelitian ini. Dengan perspektif teori keadilan berkeadaban, tesis ini menekankan pentingnya harmonisasi pengaturan hukum yang tidak hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang memanusiakan manusia. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik yang adil, berkelanjutan, dan inklusif, serta mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal dan generasi mendatang.