Company bankruptcy is a condition where a business entity is unable to fulfill its financial obligations to creditors, including workers' rights. In the Indonesian legal system, workers have the status of preferred creditors who have the right to wage payments before concurrent creditors. However, in practice, workers often experience difficulties in obtaining their rights due to limited assets of companies that have been declared bankrupt. This research aims to analyze the legal protection provided to workers in cases of company bankruptcy, both from the perspective of the Employment Law as well as the Bankruptcy Law and PKPU. The method used is a normative approach by examining relevant regulations and the implementation of relevant courts. The research results show that although the law has given workers a higher position than other creditors, implementation in the field still faces various challenges, including a complex liquidation process and limited assets that can be used to pay workers' rights. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and more effective protection mechanisms to guarantee workers' rights in the company bankruptcy process. / Pailit perusahaan merupakan kondisi di mana suatu badan usaha tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur, termasuk hak-hak pekerja. Dalam sistem hukum Indonesia, pekerja memiliki status sebagai kreditur preferen yang memiliki hak atas pembayaran upah sebelum kreditur konkuren. Namun, dalam praktiknya, pekerja sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya akibat keterbatasan aset perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja dalam kasus pailit perusahaan, baik dari perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menelaah regulasi yang relevan serta putusan pengadilan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum telah memberikan kedudukan yang lebih tinggi bagi pekerja dibandingkan kreditur lainnya, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses likuidasi yang kompleks dan keterbatasan aset yang dapat digunakan untuk membayar hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta mekanisme perlindungan yang lebih efektif guna menjamin hak pekerja dalam proses kepailitan perusahaan.