This study examines the responsibility of the Land Office in resolving overlapping land certificate. Overlapping land certificates represent a complex issue in Indonesia’s land administration system, highlighting weaknesses in land registration procedures. This research employs normative legal methods with a case law approach to analyze the Land Office’s accountability and applicable solutions. The findings reveal that overlapping certificates often result from negligence in verifying physical and legal data, as well as insufficient application of principles of good governance, including legal certainty, accuracy, and administrative orderliness. Resolution of overlapping certificate disputes can be achieved through mediation, conciliation, or litigation, with the Land Office actively facilitating the process. Recommendations include reforming the land administration system, enhancing staff capacity, and utilizing information technology to prevent future occurrences. This study provides theoretical and practical contributions to the development of Indonesia’s land law system and improves public understanding of legal procedures related to land ownership. / Penelitian ini membahas tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa sertifikat ganda. Sengketa sertifikat ganda merupakan permasalahan kompleks dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia, yang mencerminkan kelemahan dalam prosedur pendaftaran tanah. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus hukum untuk menganalisis tanggung jawab Kantor Pertanahan dan solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat ganda sering disebabkan oleh kelalaian dalam verifikasi data fisik dan yuridis, serta kurangnya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, kecermatan, dan tertib administrasi. Penyelesaian sengketa sertifikat ganda dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau litigasi, dengan Kantor Pertanahan berperan aktif sebagai fasilitator. Reformasi sistem administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas petugas, dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi rekomendasi utama untuk mencegah terulangnya masalah serupa. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem hukum pertanahan di Indonesia serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum terkait.