The main problem is the widespread use of Bitcoin as a crypto asset in Indonesia which does not yet have clear regulations regarding the use of Bitcoin as a means of payment and legal protection for its users, as well as the emergence of various fraud cases related to crypto asset trading causing losses to customers. The purpose of this study is to analyze legal protection for Bitcoin owners in Indonesia and the application of the law in the case of Case No. 2029K / PID.SUS / 2023 related to Bitcoin owner customers. The method used in this study is normative juridical with a regulatory approach (Statue Approach) and a case approach (Conceptual Approach) with data collection techniques through literature studies and interviews. The results of the study found that legal protection for Bitcoin owner customers in Indonesia is still very weak. This is due to the lack of clear regulations regarding the use and transactions of Bitcoin as a means of payment. And shows that the application of the law in this case is considered to be in accordance with the regulations in force in Indonesia even though there are no specific regulations governing Bitcoin. / Permasalahan utamanya adalah meluasnya penggunaan Bitcoin sebagai aset kripto di Indonesia. Indonesia yang belum memiliki peraturan jelas mengenai penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dan perlindungan hukum bagi penggunanya, serta munculnya berbagai kasus penipuan terkait perdagangan aset kripto yang menimbulkan kerugian pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Bitcoin pemiliknya di Indonesia dan penerapan hukum dalam perkara No. 2029K/PID.SUS/2023 terkait nasabah pemilik Bitcoin. Metode yang digunakan di Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Conceptual Approach) dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa sah perlindungan terhadap pelanggan pemilik Bitcoin di Indonesia masih sangat lemah. Ini karena belum adanya peraturan yang jelas mengenai penggunaan dan transaksi Bitcoin sebagai alat pembayaran. Dan menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam hal ini perkaranya dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku Indonesia padahal belum ada peraturan khusus yang mengatur Bitcoin.