Memasuki masa kampanye di tahun politik memang tidak bisa dipisahkan peran serta dukungan yang dilakukan oleh para kepala daerah secara khusus. Tinjauan yuridis mengenai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kepala daerah pada hari libur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengatur pelaksanaan kampanye secara tegas, termasuk peran dan batasan kepala daerah dalam mengikuti kegiatan kampanye. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur diperbolehkannya maupun pembatasan kepala daerah dalam berpartisipasi dalam kampanye, khususnya pada hari libur, serta implikasinya terhadap netralitas kepala daerah sebagai pejabat publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai dampak hukum yang menjadi persoalan terhadap netralitas kepala daerah serta penggunaan fasilitas negara yang sebagaimana diperoleh dan melekat untuk para kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis undang-undang dan peraturan terkait kampanye. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala daerah diperbolehkan mengikuti kegiatan kampanye pada hari libur, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas jabatan. Temuan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang batasan-batasan hukum yang berlaku bagi kepala daerah dalam kegiatan politik, guna memastikan pemilihan umum yang adil dan netral