Kepemilikan saham oleh suami-istri dalam pendirian Perseroan Terbatas tanpa perjanjian pemisahan harta, merupakan hal yang masih diperdebatkan oleh para praktisi hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang tegas dalam UUPT. Terdapat dua penafsiran dalam mensikapi hal tersebut. Yang pertama menolak pembuatan akta pendirian perseroan terbatas dan mengganggap hanya ada satu modal dan satu orang saja. Sedangkan pihak yang bersedia berpendapat bahwa telah terpenuhinya persekutuan modal dan syarat dalam perjanjian, serta tidak mempermasalahkan mengenai hubungan hukum para pendirinya. Persekutuan modal dianggap terjadi dengan masuknya modal yang disetorkan oleh masing-masing pemegang saham. Selain itu, saham Perseroan Terbatas merupakan saham atas nama. Pemegang saham adalah orang yang namanya tercantum dalam surat saham dan daftar pemegang saham. Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana penyetorannya. Tiga rumusan masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta di Indonesia? (2) Bagaimana implementasi pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta di Indonesia? (3) Bagaimana pengaturan pendirian Perseroan Terbatas oleh suami-istri tanpa perjanjian pemisahan harta yang berkepastian hukum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang melakukan pengkajian pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan pendekatan konseptual, serta didukung oleh wawancara dengan nara sumber. Hasil penelitian mendapatkan bahwa ketidakjelasan pengaturan mengenai pendirian perseroan terbatas, telah membatasi hak suami-istri secara pribadi sebagai subyek hukum untuk berusaha. Penolakan tersebut telah mencederai hak asasi mereka sebagai warga negara Indonesia untuk meningkatkan taraf kehidupan. Penelitian ini menyarankan perlunya penyempurnaan UUPT untuk memberikan kepastian hukum bagi suami-istri yang menjalankan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas. / The ownership by husband and wife in establishing a limited liability company without a property separation agreement is still debated among legal practitioners. Because there is no explicit provision in the UUPT. There are two interpretations of this issue. The first refuses to draw up a deed of incorporation of a limited liability company and considers that there is only one capital and one person. On the other hand, the willing party argues that the capital alliance and the conditions in the agreement have been fulfilled and does not question the legal relationship of the founders. The capital alliance is considered to exist with the inclusion of the capital deposited by each shareholder. Furthermore, the shares of a limited liability company are registered shares. The shareholder is the person whose name appears in the share certificate and the register of shareholders. There is no further provision regarding the source of funds for the deposit. The three problem formulations discussed are (1) How is the regulation regarding establishing a Limited Liability Company by a husband and wife without a property separation agreement in Indonesia? (2) How is the implementation of establishing a Limited Liability Company by a husband and wife without a property separation agreement in Indonesia? (3) What is the regulation that can provide legal certainty for establishing a Limited Liability Company by a husband and wife without a property separation agreement in Indonesia? The method used in this research is normative juridical, which studies secondary data in the form of laws and regulations, using a conceptual approach, and supported by interviews with resource persons. The study results found that the unclear regulation of establishing a limited liability company has limited the rights of husband and wife personally as legal subjects to do business. The refusal violated their human rights as Indonesian citizens to a better standard of living. This research suggests that UUPT needs to improve and provide legal certainty to married couples who run a Limited Liability Company.