One of the characteristics of fiduciary security is the transfer of ownership of the object of fiduciary security on a “fiduciary basis”, on which possession of such object of fiduciary security would remain with the fiduciary grantor. Along with the development of business practices, trademark rights began to be accepted as collateral for the purpose of obtaining both onshore and offshore loan facility. By such background, we would need to further analyse on the suitability of the fiduciary security concept if it is applied in a scheme of security over trademark rights. This study is prepared by using a normative legal research method and a law and conceptual approach. The type of data used herein is secondary data, in the form of primary legal material which includes, inter alia, Law No. 42 of 1999 concering Fiduciary Security and Law No. 20 of 2016 concerning Trademark and Geographical Indications, as well as secondary legal material covering a wide range of literatures which support the topics raised in this study. From this study, it can be concluded that the fiduciary security concept can be applied in a scheme of security over trademark rights. However, further regulations would need to be prepared as an operational basis for lenders in obtaining trademark rights as a loan security under the fiduciary security scheme. / Salah satu karakteristik lembaga jaminan fidusia adalah adanya pengalihan hak kepemilikan obyek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan, dimana penguasaan obyek jaminan fidusia tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Seiring dengan perkembangan praktik kegiatan usaha, hak atas merek mulai diterima sebagai obyek jaminan untuk mendapatkan pembiayaan baik secara nasional maupun internasional. Dengan latar belakang itu, maka perlu ditelaah lebih lanjut permasalahan mengenai kesesuaian konsep jaminan fidusia apabila diterapkan sebagai lembaga jaminan terhadap hak atas merek. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer yang meliputi, antara lain, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta bahan hukum sekunder yang meliputi berbagai literatur yang mendukung topik yang diangkat dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep jaminan fidusia dapat diterapkan sebagai lembaga jaminan terhadap hak atas merek. Namun demikian, perlu disiapkan regulasi lebih lanjut sebagai landasan operasional bagi pihak pemberi pinjaman untuk menerima merek sebagai jaminan utang berdasarkan skema jaminan fidusia.