Kelengkapan dokumen adalah hal yang penting dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kasus penahanan barang untuk SLB di Jakarta merupakan suatu contoh bahwa kelengkapan dokumen itu penting terutama untuk pembebasan bea masuk dan cukai dalam jenis barang impor hibah. Kurangnya pemahaman dan komunikasi antara importir dan pihak DJBC merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan barang impor hibah tertahan lama di gudang penahanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan yang ada tentang dasar penahanan dan penyimpanan barang oleh direktorat jenderal bea dan cukai terhadap suatu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, jenis data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, jenis pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan terhadap sistematika hukum dan pendekatan terhadap kasus hukum, analisa data menggunakan metode analisis data kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dokumen yang diperlukan dalam pembebasan bea masuk dan cukai berupa permohonan pembebasan yang dilampiri rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan dan rekomendasi dari kementerian terkait serta prosedur pengenaan biaya penyimpanan barang yang ditahan oleh DJBC diatur dalam PMK 111/PMK.04/2013 yang dihitung per hari sesuai nilai pabean barang. Masyarakat diharapkan lebih memahami dan mematuhi peraturan terkait Jenis barang impor yang diizinkan dan ketentuan biaya pajak dan dokumen pendukung saat membawa atau mengimpor barang ke Indonesia. DJBC perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, transparan, dan dapat diakses untuk membantu importir yang merasa dirugikan dalam pengenaan biaya atau penahanan barang / Completeness of documents is important in export and import activities. The case of detention of goods for SLB in Jakarta is an example that completeness of documents is important, especially for exemption from import duties and excise on types of imported goods as grants. Lack of understanding and communication between importers and DJBC is a mistake that causes imported goods to be held for a long time in the detention warehouse. This study aims to determine how the application of existing regulations on the basis of detention and storage of goods by the directorate general of customs and excise to goods in accordance with applicable laws and regulations. This study uses a normative legal research method, the type of secondary data, the data collection technique used is a literature study, the type of approach applied is an approach to legal systematics and an approach to legal cases, data analysis uses a qualitative data analysis method. The conclusion of this study is that the documents required for exemption from import duties and excise are in the form of an application for exemption accompanied by details of the number and type of goods requested for exemption and recommendations from the relevant ministry as well as the procedure for imposing storage fees for goods held by the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) which are regulated in PMK 111/PMK.04/2013 which is calculated per day according to the customs value of the goods. The public is expected to better understand and comply with regulations related to the types of imported goods permitted and the provisions for tax fees and supporting documents when bringing or importing goods into Indonesia. The Directorate General of Customs and Excise needs to provide a fast, transparent, and accessible complaint mechanism to assist importers who feel disadvantaged in the imposition of fees or detention of goods