Penelitian ini meneliti perubahan dalam mekanisme pelaksanaan hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), serta mengevaluasi perubahan tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Sebelumnya, hukuman mati di Indonesia diterapkan pada pelaku tindak pidana berat, tetapi dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023, pendekatan terhadap hukuman mati mengalami perubahan mendalam melalui pengenalan mekanisme rehabilitasi, resosialisasi, dan peluang pengurangan hukuman melalui masa percobaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak ketentuan baru tersebut terhadap hak hidup para terpidana mati, dengan fokus pada aspek HAM serta tantangan-tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2023 memberikan peluang bagi terpidana mati untuk menunjukkan perubahan perilaku selama masa percobaan 10 tahun, yang dapat mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan prinsip HAM, khususnya terkait dengan hak hidup dan potensi kesalahan dalam proses peradilan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap penerapan kebijakan ini dan melakukan evaluasi berkala untuk menjamin bahwa prinsip keadilan dan HAM dapat diwujudkan dengan baik dalam sistem peradilan pidana Indonesia / This study analyzes the changes in the death penalty mechanism regulated under Law No. 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) and examines these changes from a Human Rights (HR) perspective. Previously, the death penalty in Indonesia was applied to serious crimes, but with the introduction of Law No. 1 of 2023, a fundamental shift has occurred, introducing mechanisms of rehabilitation, resocialization, and the possibility of sentence reduction through a probationary period. The aim of this research is to assess the impact of these new provisions on the right to life of death row inmates, focusing on human rights aspects and the challenges in its implementation in Indonesia. The methodology used is normative legal research with a legislative and doctrinal approach. The findings show that Law No. 1 of 2023 provides an opportunity for death row inmates to demonstrate behavioral change during a 10-year probationary period, which may allow the death sentence to be converted into life imprisonment. However, there are challenges in applying HR principles in the implementation of this provision, particularly regarding the right to life and the potential for judicial errors. This research recommends that the government enhance supervision of the policy’s implementation and conduct periodic evaluations to ensure that the principles of justice and human rights are effectively upheld in Indonesia's criminal justice system