Penelitian ini mengkaji pertanggungjawab hukum Perseroan Terbatas Dalam sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) yang menjanjikan Return Investasi, yang memasarkan produk melalui jaringan pemasaran berjenjang, telah menjadi salah satu model bisnis yang menarik perhatian masyarakat karena potensi keuntungan besar yang dijanjikan. Namun, di sisi lain, model ini sering kali menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran hak konsumen, praktik penipuan, dan manipulasi skema bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan bentuk pertanggungjawaban hukum PT dalam konteks bisnis MLM yang melakukan investasi bodong berdasarkan berdasarkan hukum positif di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis deduktif terhadap bahan hukum primer seperti UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PERMENDAG Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjualan Barang Secara Langsung dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 serta Nomor 6/POJK.07/2022. Penelitian ini juga memanfaatkan teori hukum seperti teori tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk memahami kerangka hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tanggung jawab hukum oleh PT dalam bisnis MLM sering terjadi akibat kegagalan memenuhi janji keuntungan kepada konsumen, yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kasus-kasus seperti PT TForce, PT Porbest International, PT QSAR, dan PT WBG memberikan gambaran nyata tentang modus operandi yang sering kali menyerupai skema ponzi. Dalam kasus ini, PT tidak hanya gagal memenuhi janji keuntungan, tetapi juga melibatkan praktik manipulasi jaringan pemasaran yang merugikan konsumen. Teori tanggung jawab hukum mengindikasikan bahwa PT bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, baik melalui pengembalian dana, kompensasi, maupun sanksi hukum yang sesuai. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menawarkan pedoman bagi pelaku usaha untuk memahami tanggung jawab hukum dalam bisnis MLM, termasuk mematuhi regulasi dan menghindari praktik bisnis yang merugikan konsumen. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada otoritas pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perdagangan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap bisnis MLM dan memastikan bahwa model bisnis ini tidak digunakan sebagai kedok untuk praktik penipuan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum korporasi, khususnya pada interaksi antara regulasi hukum dan model bisnis berbasis jaringan seperti MLM