Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi eksploitasi, penyelidikan umum, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Kegiatan usaha pertambangan di Indonesia selalu diwarnai dengan adanya praktik pertambangan ilegal. Kegiatan ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban perseorangan terhadap kegiatan usaha pertambangan perseorangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative atau pendekatan hukum kepustakawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai IUP (Izin Usaha Pertambangan) telah dituliskan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010. Bentuk pertanggungjawaban perseorangan terhadap Pemerintah Sumatera Selatan adalah penutupan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan dan tindak pidana