Setelah ditandatanganinya suatu Perjanjian Kredit, sebagai pengaman bagi terlaksananya pengembalian hutang atau kredit adalah dengan adanya jaminan yang umumnya berupa Hak Tanggungan. Untuk Hak Tanggungan yang dibebankan pada suatu HGB, maka hal yang harus selalu diperhatikan adalah bahwa Hak Tanggungan dapat berakhir apabila HGB telah berakhir masa berlakunya. Namun pelaksanaan perpanjangan jaminan berupa HGB tidak selamanya lancar dan tanpa hambatan, Penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Misalnya saja, terdapat Kantor Pertanahan setempat tidak dapat melakukan perpanjangan HGB tersebut karena terdapat ribuan meter persegi tanah di daerah tersebut yang menjadi sengketa. Oleh karena itu, Penulis melakukan studi yuridis normatif atas permasalahan ini, dan menemukan kesimpulan bahwa peraturan yang ada di Indonesia kurang melindungi kepentingan pemegang hak tanggungan karena dengan hapusnya hak atas tanah, maka hak tanggungan juga terhapuskan. Penulis melihat adanya potensi Bank kehilangan objek jaminan kredit debitur akibat kurang tegasnya aturan Pemerintah tersebut / When the loan agreement is signed, commonly it will be followed by the mortgage deed. The Creditors shall remember that the Mortgage could be ended if the Building Rights is expired. However, the implementation of the Building Rights’ extension is smooth and without obstacles. Author found several obstacles in its implementation. For example, the Land Office cannot extend the Building Rights because there are thousands of square meters of land in the area that are in dispute. Therefore, the Author conducted a normative juridical studies on this problem, and found the conclusion that existing regulations in Indonesia do not protect the interests of mortgage rights holders because with the elimination of land rights, mortgage rights are also eliminated. The Author sees the potential for banks to lose credit collateral objects due to the lack of strict government regulations