Fenomena masalah dalam sistem bonus uang pada MLM terletak pada kompleksitas yang melekat pada hubungan antara individu dan jaringan yang dibangun. Dalam sistem MLM, bonus uang tidak hanya ditentukan oleh kinerja individu, tetapi juga oleh kinerja keseluruhan dari kelompok atau jaringan yang terlibat. Pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan penemuan ide/teori hukum atau terkait Konsep Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memecahkan persoalan hukum terkait Karakteristik Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Terhadap Komisi Downline Member Dalam Multi Level Marketing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan terhadap asas hukum dan pendekatan terhadap sistematika hukum. Penelitian ini menguji kualitas substansi norma hukum sehingga analisisnya bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai Pasal 1234 KUHPerdata wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1243, pihak yang dirugikan berhak mendapatkan ganti kerugian yang mencakup biaya, rugi, dan bunga. Pasal 1267 juga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perikatan, atau ganti rugi sebagai akibat wanprestasi. Serta tanggungung jawab yang diatur dalam pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata. Untuk melindungi hak anggota, sistem MLM umumnya memiliki kode etik dan prosedur penyelesaian sengketa yang dapat melibatkan mediasi atau jalur hukum / The phenomenon of issues in the monetary bonus system within Multi-Level Marketing (MLM) lies in the complexity inherent in the relationships between individuals and the networks they build. In MLM systems, monetary bonuses are not only determined by individual performance but also by the overall performance of the group or network involved. This research aims to develop legal ideas or theories related to the concept of compensation for breach of contract. Additionally, this study seeks to resolve legal issues concerning the characteristics of compensation for breach of contract regarding downline member commissions in Multi-Level Marketing systems. The type of research used in this study is normative juridical legal research. It relies on secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique applied is a literature study. The data analysis method used in this research adopts both an approach to legal principles and an approach to legal systematics, with a qualitative analysis of the quality of the substance of legal norms. The research findings show that, in accordance with Article 1234 of the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), breach of contract occurs when one party in an agreement fails to fulfill its obligations as agreed. Based on Article 1243, the aggrieved party is entitled to compensation, which includes costs, losses, and interest. Furthermore, Article 1267 provides creditors with the right to demand the fulfillment of obligations, the cancellation of agreements, or compensation as a consequence of a breach of contract. Responsibilities related to breach of contract are also regulated under Articles 1236 and 1243 of the Indonesian Civil Code. To protect members' rights, MLM systems generally have codes of ethics and dispute resolution procedures that may involve mediation or legal proceedings