Kekayaan alam berupa mineral dan batubara dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak satu ketentuan pun dalam UU Minerba yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang mendiami daerah yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Tembagapura, yang terletak di Kabupaten Mimika, sebagai salah satu daerah penghasil emas di Indonesia, dan sekaligus daerah yang sebagian wilayahnya didiami oleh MHA. penelitian yang bermuara pada pertanyaan : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua atas tanah hak ulayat mereka yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia ? 2. Bagaimana pelaksanaan atas tanah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Amungme di Papua yang di atasnya terdapat penambangan emas yang dilakukan oleh PT Freeport di Indonesia? 3. Bagaimana politik hukum yang ideal bagi Masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terdampak dengan adanya penambangan Metode penelitian yang digunakan merupakan Metode Normatif dengan diperkuat hasil penemuan empiris ?. Hasil penelitian menunjukkan : 1. Perlindungan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan hak konstitusionalnya apabila terdapat undang-undang yang merugikan hak konstitusionalnya termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003. Namun ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak semua masyarakat hukum adat mempunyai kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang.saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur pengakuan adat suku Amungme padahal pengakuan PTFI terhadap suku Amungme beserta hak ulayat yang melekat di atasnya terpampang dengan jelas pada perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati, apalagi berdasarkan Laporan Asosiasi Pilot Drone Indonesia Luas wilayah kampung-kampung milik Suku Adat Amungme yang terkena dampak pertambangan sekitat 48.688 lebih hektar. Ketidakjelasan batasan pengakuan menjadi potensi konflik (sengketa) terhadap eksistensi kedudukan hak ulayat atas tanah dewasa ini di Papua, memiliki kebhinnekaan masyarakat hukum adat (sukusuku/ klen-klen/marga-marga) yang tersebar berdasarkan ekologi kebudayaan dataran tinggi (high land) : daerah pegunungan, pra pegunungan, dan dataran rendah (low land) : sungai/kali, danau, rawa, pesisir pantai, dan pulau/kepulauan dengan 7 (tujuh) wilayah adat di tanah Papua yaitu : 1) La Pago, 2) Me Pago, 3) Ha Anim, 4) Saireri, 5) Tabi/Mamta (berada di provinsi Papua), 6) Bomberay, 7) Domberai, (Provinsi Papua Barat), serta dengan kebhinnekaan struktur pemerintahan adat. Dari hasil wawancara dan telaah dokumen juga ditemukan bahwa PTFI belum melakukan penilaian terhadap dampak program CSR bidang kesehatan yang telah dilakukan pada masyarakat sasaran, serta penilaian terhadap pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan kemandirian masyarakat sasaran dalam penanggulangan krisis kesehatan. Padahal program kesehatan yang dilakukan oleh PTFI sudah sangat banyak dan fokus pada masyarakat di wilayah operasinya. Selain itu ketidakjelasan penyaluran dana perwalian dan CSR yang tepat sasdaran merupakan isu tersendiri yang masih menjadi pekerjaan rumah 3. Idealnya pengakuan MHA segera ada payung hukumnya (Raperda) dan ada kesatuan asosiasi seperti di Lihir /Lihir Mining Association, pentingnya pemisahan Dana Perwalian dan CSR, dan mekanisme satu pintu terhadap penyalurannya guna mencegah penyelewangan angaran. / Natural resources in the form of minerals and coal are controlled and managed by the state for the greatest prosperity of the people. However, there is not a single provision in the Mineral and Mineral Law that provides recognition and protection of the rights of customary law communities who inhabit areas rich in mineral and coal resources. Tembagapura, which is located in Mimika Regency, is one of the gold-producing areas in Indonesia, and at the same time an area where part of the area is inhabited by MHA . research that boils down to the question: 1. How is the legal protection of the Amungme Customary Law Community in Papua over their customary right land on which there is gold mining carried out by PT. Freeport Indonesia ? 2. How is the implementation of the customary rights land of the Amungme Customary Law Community in Papua on which there is gold mining carried out by PT Freeport in Indonesia? 3. What is the ideal legal politics for customary law communities whose customary lands are affected by mining The research method used is a normative method with the reinforcement of empirical findings?. The results of the study show: 1. Protection of the unity of customary law communities to defend their constitutional rights if there is a law that is detrimental to their constitutional rights is enshrined in Law No. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court jo. Law No. 8 of 2011 concerning amendments to Law No. 24 of 2003. However, there are certain conditions that must be met so that the unity of customary law communities has legal standing to apply for legal testing at the Constitutional Court because not all customary law communities have legal standing in testing the law. The agreements they agreed to, especially based on the Report of the Indonesian Drone Pilot Association on the area of villages belonging to the Amungme Indigenous Tribe affected by mining totaled more than 48,688 hectares. The unclear boundaries of recognition become a potential conflict (dispute) to the existence of customary rights to land today in Papua, having a diversity of customary law communities (tribes/clans/clans) that are scattered based on the ecology of highland culture: mountainous, pre-mountainous, and lowland areas: rivers/rivers, lakes, swamps, coasts, and islands/archipelagos with 7 (seven) customary territories in the land of Papua, namely: 1) La Pago, 2) Me Pago, 3) Ha Anim, 4) Saireri, 5) Tabi/Mamta (in Papua province), 6) Bomberay, 7) Domberai, (West Papua Province), and with the diversity of customary government structures. From the results of the interviews and document review, it was also found that PTFI has not conducted an assessment of the impact of CSR programs in the health sector that have been carried out on the target communities, as well as an assessment of community empowerment in the health sector and the independence of the target communities in overcoming the health crisis. In fact, the health programs carried out by PTFI are very numerous and focus on the community in its operating area. In addition, the lack of clarity on the distribution of trust funds and the right CSR awareness is a separate issue that is still a homework 3. Ideally, the recognition of MHA immediately has its legal umbrella (Raperda) and there is a unity of associations such as in the Lihir / Lihir Mining Association, the importance of separating Trust Funds and CSR, and a one-stop mechanism for its distribution to prevent budget misappropriation.