Tujuan Penelitian ini adalah memperoleh pengetahuan tentang pengaturan hak merek dan gugatan oleh SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand kepada PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA mengenai penghapusan pendaftaran hak merek dan menganalisis pertimbangan hakim tentang gugatan penghapusan hak merek dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif , bersumber dari data sekunder dengan mengkaji putusan pengadilan mahkamah agung dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder adalah, buku , dokumen , jurnal , dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier adalah publikasi resmi dan terpercaya. Teknik analisis yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dan analisis yang didapatkan di penelitian ini adalah SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand tidak bisa membuktikan bahwa PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA melanggar pasal 74 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis pada putusan Nomor 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST. Hal ini dikarenakan alat bukti SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak bisa menghadiri saksi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam PUTUSAN Nomor 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST antara SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand dan PT. DELTA CONTINENTAL INDONESIA sudah sesuai dan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2016 tentang hak merek dan menurut ketentuan vide putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan ‘’ surat bukti yang merupakan surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian’’./ The purpose of this study is to gain knowledge about the regulation of trademark rights and the lawsuit by SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand to PT DELTA CONTINENTAL INDONESIA regarding the removal of trademark registration and to find out the judge's consideration of the lawsuit for the removal of trademark rights in the verdict.The research method used in this research is normative legal research method by examining the supreme court decision as primary legal material. Secondary legal materials are legislation, books, documents, journals, and scientific works. Tertiary legal materials are official and trusted publications. The analysis technique applied in this research is a qualitative method through literature study.The results of research and analysis obtained in this study are SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand cannot prove that PT DELTA CONTINENTAL INDONESIA violated Article 74 paragraph 1 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademark Rights and Geographical Indications in verdict Number 37/PDT.SUS-MEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST. This is because the evidence of SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand does not have legal force because it cannot attend witnesses. The second research result is the consideration of the Panel of Judges in DECISION No. 37/PDT.SUSMEREK/2023/PN NIAGA JKT.PST between SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED Thailand and PT DELTA CONTINENTAL INDONESIA is in accordance and guided by Law No. 20 of 2016 concerning trademark rights and according to the provisions of vide Supreme Court decision No. 3901K/Pdt/1923/PN NIAGA JKT.PST. 3901K/Pdt/1985, dated November 29, 1988 states '' letters of evidence which are mere statements from people who give statements without being examined in court do not have any evidentiary power or cannot be equated with testimony''.