Aset kripto telah mendapatkan daya tarik yang signifikan di Indonesia, dengan jumlah investor sebanyak 20 juta di tahun 2024. Lonjakan ini disebabkan oleh kemudahan berinvestasi dan tidak adanya ambang batas investasi minimum, yang merupakan hal yang menarik bagi investor. Namun, meski pasar kripto sudah berkembang, perlindungan hukum bagi investor masih belum memadai. Permasalahan seperti legalitas penyedia aset kripto dan asetnya pun mengemuka. Langkah regulasi khususnya Peraturan BAPPBTI Nomor 8 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan investor dalam transaksi kripto. Selain itu, penerapan Peraturan BAPPBTI Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan daftar formal aset kripto yang disetujui, meningkatkan kepercayaan investor dan integritas pasar. Meskipun demikian, pelaku pasar menyampaikan kekhawatiran mengenai beban kepatuhan di bursa dan tidak adanya aset populer tertentu dari daftar yang disetujui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi regulasi dan implementasi regulasi aset kripto di Indonesia yang fokus pada perlindungan hukum bagi investor. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih dalam tahap adaptasi dan memerlukan pengawasan lebih lanjut untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji kerangka perlindungan investor dalam peraturan tersebut, menekankan perlunya pembaruan terus-menerus dan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga kepentingan investor di lanskap kripto Indonesia yang terus berkembang. Penelitian ini menyoroti potensi transformatif mata uang kripto dan kebutuhan penting akan kerangka peraturan yang kuat untuk mengatasi risiko terkait. Seiring berkembangnya lanskap mata uang kripto, badan pengatur harus menyeimbangkan pengembangan inovasi dengan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas pasar. Dengan adanya Peraturan Bappebti serta Undang-undang P2SK, ini menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor kripto di Indonesia dengan mengedepankan transparansi, keamanan, dan pengawasan yang ketat. Peraturan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia yang lebih aman dan andal. Hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya dialog berkelanjutan antara regulator, pemangku kepentingan industri, dan pengguna untuk menciptakan lingkungan peraturan yang efektif yang mendukung bidang keuangan digital yang sedang berkembang sekaligus memitigasi risiko. / Crypto assets have gained significant traction in Indonesia, with around 20 million investors in 2024. This surge is due to the ease of investing and the lack of a minimum investment threshold, which is attractive for Investors. However, even though the crypto market has developed, legal protection for investors is still inadequate. Issues like the legality of crypto asset providers and their assets have surfaced. Regulatory measures, particularly BAPPBTI Regulation Number 8 of 2021, aim to increase consumer protection in crypto transactions. In addition, implementing BAPPBTI Regulation Number 11 of 2022 establishes a formal list of approved crypto assets, increasing investor confidence and market integrity. Nonetheless, market participants raised concerns about the compliance burden on exchanges and the absence of certain popular assets from the approved list. This research aims to analyze and evaluate the regulation and implementation of crypto asset regulations in Indonesia, which focuses on legal protection for investors. The research background shows that existing regulations are still in the adaptation stage and require further supervision to balance technological innovation and consumer protection. This research uses normative juridical methods to examine the investor protection framework in these regulations, emphasizing the need for continuous updates and stricter supervision to safeguard investors' interests in Indonesia's ever-evolving crypto landscape. This research highlights cryptocurrencies' transformative potential and the critical need for a strong regulatory framework to address the associated risks. As the cryptocurrency landscape evolves, regulatory bodies must balance fostering innovation with consumer protection and maintaining market stability. With the existence of BAPPEBTI Regualtions and Law No. 4 year 2023, significant efforts to increase legal protection for crypto investors in Indonesia by emphasizing transparency, security, and strict supervision. This regulation is expected to create a safer and more reliable crypto asset trading ecosystem in Indonesia. The results of this research underscore the importance of ongoing dialogue between regulators, industry stakeholders, and users to create an effective regulatory environment that supports the emerging field of digital finance while mitigating risks