/Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan perlindungan hak warga negara, termasuk Hak Cipta. Karya musik sebagai bagian dari kekayaan intelektual memiliki peran penting dalam mendukung industri kreatif. Namun, masih banyak perjanjian lisensi musik yang disusun secara informal tanpa notaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa.Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melibatkan notaris dalam proses penyusunan perjanjian lisensi guna memperkuat kepastian hukum.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik atas perjanjian lisensi karya cipta lagu/musik, serta menganalisis sejauh mana akta tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap Musisi dan praktisi hukum dibawah naungan notaris dan pendekatan terhadap sistematika dan sinkronisasi hukum, dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memahami praktik perjanjian lisensi musik melalui akta notariil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata, karena menjamin keabsahan tanggal pembuatan, isi perjanjian, serta tanda tangan para pihak, sehingga memperkuat kedudukan hukum masing-masing pihak. Dengan adanya akta notariil, Pencipta musik memperoleh perlindungan lebih optimal terhadap hak-hak ekonomi dan moralnya, sementara pihak penerima lisensi mendapatkan kejelasan mengenai legalitas pemanfaatan karya tersebut. Selain itu, keterlibatan notaris dalam perjanjian lisensi juga berpotensi menekan angka pelanggaran Hak Cipta dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, peran notaris dalam pengalihan hak ekonomi atas karya musik seharusnya dipandang sebagai kebutuhan esensial, bukan sekadar alternatif, guna menciptakan ekosistem industri musik yang tertib, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. / As a state based on the rule of law (rechtsstaat), Indonesia places law as the foundation of governmental authority and the protection of citizens' rights, including copyright. Musical works, as part of intellectual property, play a significant role in supporting the creative industry. However, many music license agreements are still made informally without the involvement of a notary, resulting in legal uncertainty and potential disputes. This condition highlights the urgency of involving notaries in drafting license agreements to strengthen legal certainty. This research aims to examine the authority of notaries in drawing up authentic deeds for copyright license agreements of musical works, as well as to analyze the extent to which such deeds can provide legal protection for the parties involved. The research method used is normative-empirical, combining library research and interviews with musicians and legal practitioners under notarial supervision. The approach involves legal systematization and synchronization, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials to understand the practice of music license agreements through notarial deeds. The findings indicate that notarial deeds possess perfect evidentiary value under civil law, as they validate the date of execution, the contents of the agreement, and the signatures of the parties involved thereby strengthening their legal standing. With a notarial deed, music creators gain better protection for their economic and moral rights, while licensees gain clarity regarding the legality of using the work. Moreover, notarial involvement in license agreements may reduce copyright violations and prevent future legal disputes. Therefore, the notary’s role in the transfer of economic rights over musical works should be regarded as an essential necessity, rather than merely an option, in order to establish a well-ordered, fair, and sustainable music industry ecosystem in Indonesia./