Digitalisasi telah masuk ke berbagai sektor, termaksud sektor hukum. Dalam konteks jabatan Notaris, digitalisasi memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk membantu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan hukum. Namun pada implementasi digitalisasi dalam jabatan Notaris di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terutama terkait dengan kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik digitalisasi jabatan Notaris dan landasan hukum positif yang mengatur pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini relevan dilakukan mengingat pentingnya Notaris dalam memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi, digitalisasi berpotensi mempercepat proses pembuatan akta dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan Notaris, namun disisi lain digitalisasi juga dapat menimbulkan sejumlah risiko, seperti ancaman terhadap keamanan data, potensi penyalahgunaan teknologi, dan tantangan dalam menjaga integritas dari dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, serta melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber Bapak Taufik,S.H., Sp.N., M.Kn., Ketua Bidang Organisasi PP-INI. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum positif di Indonesia belum mengatur mengenai digitalisasi dalam jabatan Notaris sehingga dalam praktiknya Notaris masih berpedoman pada prosedur konvensional meskipun telah memanfaatkan beberapa teknologi digital sebagai alat bantu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memerlukan pembaharuan untuk dapat mengakomodasi perkembangan teknologi digital, penyesuaian ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugasnya dan melindungi kepentingan masyarakat, selain itu diperlukannya juga upaya meningkatkan kesadaran para Notaris untuk memanfaatkan teknologi digital. Pendidikan dan pelatihan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa para Notaris dapat mengadopsi teknologi baru dengan efektif dan efisien. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih komprehensif terkait digitalisasi jabatan Notaris di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan, termasuk Notaris, pemerintah, dan masyarakat, dalam menyikapi perkembangan teknologi digital dalam bidang hukum.