Penelitian ini mengkaji kerangka hukum perlindungan hak cipta terhadap karya seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), dengan fokus pada Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dan Perjanjian TRIPS. Penelitian ini membahas dua isu utama dalam perkembangan AI dan hak kekayaan intelektual, yaitu tinjauan perlindungan hak cipta bagi pencipta karya seni berbasis AI dan implementasi penegakan hukum hak cipta untuk karya-karya tersebut.Kemajuan teknologi AI dalam penciptaan seni telah menciptakan area abu-abu dalam hukum hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Perjanjian TRIPS tidak dirancang untuk mengakomodasi pencipta non-manusia, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai hak kepemilikan dan mekanisme perlindungan untuk karya seni yang dihasilkan oleh AI.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bertujuan menilai dan membandingkan prinsip-prinsip hukum terkait guna menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini memerlukan adaptasi signifikan untuk mengakomodasi karya seni berbasis AI. Baik Undang-Undang Hak Cipta Indonesia maupun Perjanjian TRIPS menekankan kontribusi manusia dalam proses kreatif, namun keduanya belum secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan AI. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan seimbang dalam perlindungan hak cipta untuk karya berbasis AI yang mengakui AI sebagai alat kreatif, bukan pencipta mandiri. Kerangka hukum perlu menetapkan kriteria yang jelas terkait keterlibatan manusia serta melindungi hak ekonomi dan moral. Tantangan implementasi tetap ada, terutama dalam menentukan kepemilikan hak cipta dan kriteria orisinalitas. Pendekatan kolaboratif antara hukum domestik dan standar internasional direkomendasikan untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih inklusif dan relevan di era digital.