Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berulang kali diajukanvoleh kreditor merupakan salah satu isu mendesak di Indonesia, terutama dalam kasus yang melibatkan fasilitas pinjaman sindikasi. Situasi ini menjadi semakin kritis ketika fasilitas pinjaman sindikasi terlibat, mengingat sifatnya yang melibatkan banyak pihak dan dampak lintas batas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengajuan PKPU yang berulang oleh kreditur dalam fasilitas pinjaman sindikasi terhadap keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, serta menilai implikasi hukum terhadap hubungan kontraktual dan kepastian hukum dalam proses restrukturisasi utang serta mengidentifikasi implikasi hukum terhadap hubungan kontraktual dan kepastian hukum dalam konteks restrukturisasi utang. Dengan menggunakan sebuah metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan sistematis, hasil penelitian menunjukan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan berulang kali oleh kreditur dalam fasilitas pinjaman sindikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang- Undang No. 37 Tahun 2004, dapat mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur, terutama ketika debitur mengabaikan perjanjian arbitrase. Dalam kasus ini, debitur berusaha menghindari kewajiban berdasarkan putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan negeri. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa mereka tidak berwenang menangani kasus tersebut karena adanya perjanjian arbitrase yang mengatur penyelesaian sengketa. Implikasi hukum terhadap hubungan kontraktual dan kepastian hukum dalam konteks restrukturisasi utang sangat signifikan. Mengabaikan klausul arbitrase dan membawa sengketa ke pengadilan negeri dapat merusak prinsip pacta sunt servanda, yang mengharuskan para pihak untuk menghormati perjanjian kontraktual mereka. Pelanggaran ini menciptakan ketidakpastian mengenai proses penyelesaian sengketa dan mengganggu stabilitas serta prediktabilitas yang sangat penting untuk keberlakuan kontrak. Maka dalam restrukturisasi utang yang terjadi, kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara debitur dan kreditur. Jika debitur menghindari proses arbitrase yang telah disepakati, hal ini dapat menunda penyelesaian sengketa secara efisien dan dapat dipandang sebagai penyalahgunaan hak.