Perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan sejak HR 1919 yang memperluas makna dari melawan hukum itu sendiri. Dampak positif dari perluasan tersebut ialah bentuk perbuatan melawan hukum menjadi semakin beragam. Salah satu bentuk perbuatan melawan bukum dapat dilihat pada bidang pasar modal melalui salah satu kegiatannya yaitu penawaran umum saham (go public). Penawaran umum (go public) adalah salah satu alternatif pembiayaan yang banyak ditempuh oleh perusahaan dalam mengumpulkan dana. Melalui go public, perusahaan mendapatkan keuntungan diantaranya dana tunai hasil penjualan saham dan dapat mempertegas posisinya di masyarakat. Konsekuensi dan go public tersebut ialah penerapan prinsip keterbukaan informasi yang berkesimambungan. Pada proses go public, keterbukaan informasi diwujudkan dalam penyusunan prospektus yang akan diberikan ke masyarakat. Prospektus berisi fakta material yang nantinya menjadi dasar pertimbangan investor daiam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Salah satu isu yang sering terjadi dalam kaitannya dengan penerbitan prospektus ialah adanya informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan investor, namun UUPM belum mengatur secara spesifik mengenai pertanggung jawaban terhadap prospektus. Di Indonesia, terdapat 2 perkara mengenai misleading information di dalam prospektus yang diadili di pengadilan negen, yaitu perkara PT Bank Duta dan PT MNC Tbk Kedua perkara diatas mendasarkan gugatannya dengan Pasal 1365 Kukperd atau perbuatan melawan hukum. Hal ini yang menarik penulis untuk mencliti lebih dalam tentang bentuk perbuatan meilawan hukum di bidang pasar modal, yang memfokuskan pada misleading information dalam prospectus go public, sebagai dampak perkembangan perbuatan melawan hukum di Indonesia. penerapan hukum yang ideal oleh hakim dalam perkara misleading information. Selain itu, penulis juga akan meneliti bagaimana penerapan hukum yang ideal dalam perkara misieading information dalam prospectus go public. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, cimana penelitian difokuskan dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Untuk menganalisis fakta hukum, penelitian ini dibangun dengan menggunakan Jogika deduktif dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasii penelitian yang didapat adalah bentuk perkembangan perbuatan melawan hukum terdapat hampir di semua bidang. Penelitian ini hanya mengambil contoh di beberapa bidang saja yaitu bidang penerbangan, bidang lingkungan hidup, bidang pers, bidang penanaman modal (langsung dan tidak langsung). Misleading information adalah salah satu bentuk perbuatan melawan hukum dalam bidang penanaman modal tidak langsung karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerd. Sayangnya, Majelis Hakim di Indonesia belum dapat menerapkan hukum dengan ideal dengan maksimal dalam perkara misleading information dalam prospectus go public. Putusan yang dipakai dalam penelitian ini untuk menunjukan penerapan hukum yang ideal dalam perkara misleading information dalam prospectus go public ialah Hoge Raad Arrest 27 November 2009 yang menjadi yurisprudensi untuk perkara serupa. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberkan tiga saran yaitu (1) agac UUPM di Indonesia memiliki pasal secara khusus mengenai bentuk misleading atau mirepresentation dan menyatakan misleading information sebagai bentuk perbuatan melawan hukum perdata, (2) Hakim sebagai pembuat keputusan di pengadilan juga diberi pelatihan khusus mengenai pasar modal sehingga memiliki kualifikasi khusus dalam memutus perkara di bidang pasar modal yang bersifat sophisticated; dan (3) adanya system peradilan cepat bagi perkara-perkara di bidang pasar modal mengingat sifat perkara dalam pasar modal yang time sensitive. / Public Offering (go public) is one of the financing alternatives that many companies take to raise funds. Through going public, the company gets benefits such as cash from the sale of shares and is able to strengthen its position in the community. The consequence of going public is the application of the principle of continuous information disclosure. In the process of going public, information disclosure is realized in the preparation of prospectus to be given to the community. The Prospectus contains material facts which will become the basis of investor's consideration in making a decision to invest. One of the most frequent issues in relation to the issuance of prospectuses is misleading information that could potentially harm investors. In Indonesia, there are 2 cases of misleading information in the prospectus prosecuted in the district court, namely the case of PT Bank Duta and PT MNC Tbk. Both cases based their lawsuit with Article 1365 Kuhperd or tort. This study focuses on analyzing the development of tort (form) in Indonesiu, misieading information as a form of unlawful acts and the ideal application of law by judges in misleading information matters. This study adopts a normative juridical approach, where analysis is performed through the review of rules or norms in the positive law. To analyze the legal facts, this study uses deductive logic with two main approaches, namely juridical content analysis and conceptual. Torts have been developing since HR 1919 that extends the meaning of against the law itself. The positive impact of the expansion is the various form of torts. Currently there are several forms of unlawful acis in the field of aviation, the field of environment, the press, the field of investment and much more Misleuding information is a form of tort in the field of indirect investment because it has fulfilled the elements of tort in accordance to Article 1365 of the Civil Code. Unfortunately, the judges in Indonesia have not beer able to apply the law ideaily to the maximum in the case of misleading information in the prospectus go public. The verdict used in this study to demonstrate the ideal application of law in the case of misleading information in the prospectus go public is Hoge Raad Arvest November 27, 2009 which became jurisprudence for similar cases. This research produces three suggestions: (1) for Indonesian Capital Market Act to have special article about types of misleading or misrepreentation and to classify misleading information as a tort, (2) Judge as decision maker in court also given special training on capital market so have special qualification in deciding Sophisticated capital market matters; And (3) the rapid judicial system for capital market cases considering the nature of the case in time sensitive capital markets.