Tujuan utama dari laporan magang ini adalah untuk melakukan kajian kritis terhadap efektivitas kerangka hukum dalam melindungi hak-hak debitur selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Melalui sudut pandang kasus PT Waskita Karya, laporan ini meneliti penerapan praktis peraturan PKPU dan implikasinya terhadap perlindungan debitur, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan debitur dan kreditur yang sering kali saling bertentangan. Pendekatan studi kasus yang cermat memungkinkan untuk mendalami mekanisme hukum spesifik yang digunakan dalam proses PKPU PT Waskita Karya, mengevaluasi keefektifannya dalam menegakkan hak-hak debitur, memastikan perlakuan yang adil, dan memfasilitasi rehabilitasi perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Pembedahan terhadap implementasi hukum di dunia nyata ini bertujuan untuk memberikan wawasan konstruktif mengenai kekuatan dan keterbatasan sistem PKPU yang ada saat ini, yang memperkaya wacana yang sedang berlangsung mengenai perlindungan debitur dan restrukturisasi perusahaan di Indonesia. Laporan ini untuk menerangi area-area potensial untuk reformasi dan peningkatan, mendorong kerangka hukum yang lebih seimbang dan efektif yang melindungi hak-hak debitur sambil mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.