Penelitian ini bertujuan menganalisis Surat Keputusan Gubernur No. G/369/H.III/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Usaha Ketenagalistrikan tersebut apakah dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis masalah ini adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Statute Approach dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya dianalisis dengan interpretasi undang-undang yang didukung oleh konsep relavan. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa pada Pasal 53 ayat (1) telah dijelaskan bahwa hanya seseorang dan badan hukum perdata yang dapat mengajukan ke PTUN berdasarkan ketentuan KTUN yang sesuai pada Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi, Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bukan termasuk subjek hukum sesuai pada pasal 1 angka 3 teresebut karena tidak bersifat individual /This study aims to analyze the Governor's Decree No. G / 369 / H.III / 2016 concerning the Cancellation of Central Lampung Regulation No. 4 of 2014 on Electricity Business, whether the lawsuit can be filed through the State Administrative Court. Research type used in this research is normative juridical or also called doctrinal research, that is research which refers to legal norms contained in legislation. The approach used to analyze this problem is the Statute Approach and Conceptual Approach. The Statute Approach is conducted by reviewing all laws and regulations concerned with the legal issues being addressed. Further analyzed by interpretation of legislation supported by the concept of relavan. The legislation in question is Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Law Number 51 Year 2009 on State Administrative Court. Based on the results of the analysis, it is known that Article 53 Paragraph (1) has been explained that only a person and a civil legal entity can apply to the Administrative Court on the basis of the provisions of the corresponding KTUN in the Administrative Courts Act. Thus, the Decree of the Governor can not be submitted to the State Administrative Court because it is not subject to the legal subject according to Article 1 number 3 because it is not individualizm