"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari apakah mediasi dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Saat ini, penyelesaian sengketa pajak dijalankan dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Pengadilan Pajak. Alat analisis dalam penelitian ini didasarkan pada teori sistem hukum dan teori tiga nilai dasar hukum. Kajian dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang didukung oleh kajian empiris dengan merujuk kepada kemanfaatan bagi masyarakat yang berjalan selaras dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal ini adalah mekanisme Mediasi, baik di dalam maupun di luar Direktorat Jenderal Pajak, adalah perlu untuk diterapkan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak lebih bersifat adversarial atau berhadap-hadapan dengan hasil putusan berupa menang-kalah. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi dibangun berdasarkan semangat kemitraan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan semangat kemitraan ini maka Wajib Pajak diharapkan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dan secara teratur dan berkesinambungan dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Otoritas Pajak atau fiskus dapat berfokus kepada proses penyelesaian sengketa yang berdaya guna serta membangun relasi yang positif dengan Wajib Pajak untuk meningkatkan kepercayaan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam kewajiban perpajakan. Manfaat dari kesepakatan yang saling menguntungkan ini akan bermuara pada distribusi kesejahteraan kepada penerima manfaat utama dari pajak, yaitu masyarakat dan negara. Peraturan perundang-undangan hendaknya harus memberikan solusi kemanfaatan dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi norma-norma hukum dan kepastian hukum. Dalam kerangka penelitian ini, proses mediasi dilandasi oleh semangat pemahaman yang sama dalam hak dan kewajiban baik sebagai fiskus maupun Wajib Pajak. Dalam perekonomian modern, lembaga perpajakan hendaknya dapat menjadi mitra bagi pengusaha dan Wajib Pajak, khususnya dapat berperan sebagai sistem pendukung bagi aktivitas dunia usaha, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro. Kata Kunci: Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi / The aim of this research is to study whether mediation can be applied in resolving tax disputes in Indonesia. At present, the Tax Dispute Resolution in Indonesia is performed at the Directorate General of Taxes and the Tax Court. The analytical tools in this research are based on legal system theory and the theory of the three basic legal values. The study was carried out using a normative legal approach supported by empirical studies with reference to the benefits for society which run in harmony with legal certainty and legal justice. The research results show that Alternative Dispute Resolution, in this case the Mediation mechanism, both within and outside the Directorate General of Taxes, needs to be implemented. This is motivated by the fact that the dispute resolution process at the Tax Court is more adversarial in nature or deals with the outcome of a decision in the form of win-lose. Dispute resolution through mediation is built on the spirit of partnership with the aim of reaching a mutually beneficial agreement. With this spirit of partnership, taxpayers are expected to be able to maintain the continuity of their business and regularly and continuously be able to complete their tax obligations based on applicable laws and regulations. Meanwhile, the Tax Authority or tax authorities can focus on an effective dispute resolution process and build positive relationships with Taxpayers to increase trust in increasing public compliance with tax obligations. The benefits of this mutually beneficial agreement will lead to the distribution of welfare to the main beneficiaries of taxes, they are society and the state. Legislation should provide beneficial solutions in realizing justice for society while still upholding legal norms and legal certainty. Within the framework of this research, the mediation process is based on the spirit of the same understanding of the rights and obligations of both tax authorities and taxpayers. In a modern economy, tax institutions should be able to become partners for entrepreneurs and taxpayers, in particular they can act as a support system for business activities, which in turn will encourage economic growth, both on a micro and macro scale. Keywords: Tax Dispute, Tax Court, Alternative Dispute Resolution, Mediation"