it is undeniable that the Land Title registration, despite having uniform regulations and administration, is varied in the implementation level as well as in the way it is handled due to the many kinds of requirements for document completeness in conducting land registration.The proposed problem statements are how the handling of the right to land registration by a Land Deed Official is regulated under the Government Regulation Number 24 of 2016 jo.the Government Regulation Number 37 of 1998 and the management of rights in the maintenance of land registration data in the office of the National Land Agency of Tangerang Regency. This legal research in a juridical normative research and if viewed from its objective is classified as descriptive legal research. The types of substance used are primary and secondary substance. The employed data collection techniques are interview and library study, which are in the forms of books, laws and regulations, documents, and so on. The analysis used is qualitative data analysis with deductive method. Based on this research, it appears that the practice of the handling of land registration by a Land Deed Official with the National Land Agency office of Tangerang Regency has been in compliance with the Government Regulation Number 24 of 2016 jo. the Government Regulation Number 37 of 1998 on Land Deed Official Position Regulation and as its implementing regulation is the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Chairman of the National Land Agency Number 7 of 2019 on the second amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Chairman of the National Land Agency Number 3 of 1997 on the implementing provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. As for the form of violation which becomes a custom is in the form of “extra payment” in addition to the mandatory payment which shall be paid in full for the purpose of accelerating the land registration filing process until the completion of such process in the National Land Agency office of Tangerang Regency. / Pendaftaran Hak atas Tanah meskipun memiliki pengaturan dan pengurusan yang seragam, tidak dipungkiri memiliki perbedaan dalam pelaksanaan juga tindakan pengurusannya karena banyak macam persyaratan kelengkapan berkas dalam melakukan pendaftaran tanah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana tindakan pengurusan hak pendaftaran tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 serta tindakan pengurusan hak dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah nya di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi bahan primer dan bahan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen, dan sebagainya. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan tindakan pengurusan pendaftaran tanah oleh pejabat pembuat akta tanah di kantor badan pertanahan nasional kabupaten tangerang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sebagai dasar aturan pelaksananya adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Adapun bentuk penyimpangan yang dijadikan suatu kebiasaan berupa ”setoran lebih” selain setoran wajib yang harus dilunasi agar lancarnya proses pemberkasan pendaftaran tanah sampai dengan selesai di kantor badan pertanahan nasional kabupaten Tangerang.