Analisis hukum terhadap peran notaris sebagai pihak terafiliasi dalam tindak pidana perbankan pada kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri

Tandani, Edo (2020) Analisis hukum terhadap peran notaris sebagai pihak terafiliasi dalam tindak pidana perbankan pada kasus pembiayaan fiktif Bank Syariah Mandiri. Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title (5)_watermark (1).pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB)
Preview	Text (Abstract) Abstract.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (530kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (637kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (703kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (817kB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (493kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (735kB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (448kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (577kB) | Preview

Abstract

Notary is one of the professions that carry out legal services to the wider community, which has the responsibility regarding evidence in the form of authentic deeds and documents that are made in writing for various legal acts. As a respectable position and profession, the notary has obligations that must be carried out based on the laws and regulations that specifically regulate the notary, namely Law Number 30 Year 2004 regarding Public Notary and its amendments through Law Number 2 of 2014, as well as the code Ethics of Public Notary. As an affiliated party in banking, as regulated by Article 1 paragraph 22 of Law No. 7 of 1992 in conjunction with Law No. 10 of 1998 concerning Banking Law, Notary is responsible for implementing the steps to ensure bank compliance to prudent principal. Unfortunately in practice, there are scheme to breach the Banking as in the case of Bank Syariah Mandiri's fictitious credit in 2013, which involved internal and external parties of Bank Syariah Mandiri including the Notary as its affiliated party. Therfore the problem are how the regulation of the Notary as an affiliated party in the breach of Bank Syariah Mandiri financing so as to result in banking crime, and how the role of the Indonesian Notary Association against a Notary who commits such banking crime. This research will discuss the breach of Bank Syariah Mandiri case by looking at the mistakes made by the Notary as a banking affiliated party and the Public Notary should be, the supervision by the notary organization namely the Indonesian Notary Association, the Notary Supervisory Board, and the Honorary Council Notary to prevent or perform action on a criminal offense committed by a public notary. / Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta maupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maupun kode etik Notaris. Sebagai pihak terafiliasi dalam perbankan, sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No 7 tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Notaris bertanggungjawab melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank. Sayangnya dalam praktiknya, terdapat modus-modus untuk bisa membobol perbankan seperti pada kasus kredit fiktif Bank Syariah Mandiri di tahun 2013, yang melibatkan pihak internal dan eksternal Bank Syariah Mandiri termasuk pihak Notaris. Sehingga terdapat rumusan masalah berupa bagaimana pengaturan peran Notaris sebagai pihak terafiliasi dalam pengajuan pembiayaan Bank Syariah Mandiri sehingga menimbulkan tindak pidana perbankan, dan bagaimana peran Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana perbankan. Penelitian ini akan membahas mengenai kasus pembobolan Bank Syariah Mandiri dengan menilik kesalahan yang dilakukan oleh Notaris sebagai pihak terafiliasi perbankan serta bagaimana seharusnya Notaris bertindak, dan peran pengawasan bagi Notaris baik yang dilakukan oleh organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, Majelis Pengawasan Notaris, maupun Majelis Kehormatan Notaris untuk mencegah maupun menindaklanjuti tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Actions (login required)

View Item