Notary Public is a profession that can be carried out based on the contents and mandate of the Law of Notary Position and does not override the provisions stipulated by the Indonesian Notary Association, the Notary Ethics Code. The authority of a Notary Public in carrying out his / her office does not exceed as stipulated in the legislation. Based on this background, whether the Notary in carrying out his position has the authority to save the original documents belonging to the client and how the legal consequences when the Notary to save or eliminate documents belonging to the client. The research method used in this thesis is a normative juridical method, the type of research is qualitative using secondary data with library data collection techniques and regulatory approaches. The research can be concluded that the authority of a Notary is limited by the Law described in Article 15 UUJN, in storing documents carried out by the Notary Public, it is permissible as long as the document is not stored with the aim of damaging or eliminating. The safekeeping of the client's documents is a form of clear explanation to the Notary on the identity of the subject and object as one of the formal requirements in making an authentic deed. The consequence of storing original documents owned by clients based on the Supreme Court Decree 2081 K / Pdt / 2014, the Notary must return the documents to the plaintiff and pay a fine. The author believes that the Notary cannot submit the documents which are the object of the dispute to the parties until the legal certainty of the object of the dispute is determined. / Notaris merupakan profesi yang dapat dijalankan berdasarkan isi dan amanah Undang-Undang Jabatan Notaris serta tidak mengeyampingkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yaitu Kode Etik Notaris. Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak melebihi sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan untuk menyimpan dokumen asli milik klien dan bagaimana konsekuenksi hukum ketika Notaris menyimpan atau menghilangkan dokumen milik klien. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif, jenis penelitian adalah kualitatif menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data kepustakaan dan pendekatan perundang-undang. Penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Notaris dibatasi oleh Undang-undang yang dijelaskan Pasal 15 UUJN, dalam menyimpan dokumen yang dilakukan oleh Notaris hal tersebut diperbolehkan sepanjang penyimpanan dokumen tidak dengan tujuan merusak atau menghilangkan. Tersimpannya dokumen milik klien merupakan bentuk dari penjelasan secara terang kepada Notaris atas identitas subjek dan objek sebagai salah satu syarat formil dalam pembuatan akta autentik. Konsekuensi menyimpan dokumen asli milik klien berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2081 K/Pdt/2014, Notaris harus mengembalikan dokumen-dokumen kepada penggugat dan membayar denda. Penulis berpendapat bahwa Notaris tidak dapat menyerahkan dokumen yang menjadi objek sengketa tersebut ke para pihak hingga kepastian hukum akan objek sengketa tersebut ditetapkan.