Pemasangan alat peraga kampanye merupakan bagian integral dari proses demokrasi dalam sebuah negara. Di Indonesia, peraturan terkait pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 298 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, dalam prakteknya, pemasangan alat peraga kampanye seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran visual, limbah plastik, dan penggunaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan. Pasal 298 UU No 7 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pemasangan alat peraga kampanye dalam pemilihan umum. Meskipun aturan ini memberikan landasan hukum bagi pemasangan alat peraga kampanye, namun belum secara tegas mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi aturan hukum terkait pemasangan APK di daerah tersebut, serta melihat potensi pelanggaran yang terjadi dan dampaknya terhadap lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan KPU, dan Bawaslu, serta temuan temuan yang terjadi di lapangan terkait pelanggaran pemasangan APK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan yang jelas mengenai lokasi, ukuran, dan bahan APK, pelanggaran seperti pemasangan di fasilitas umum dan penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan masih sering terjadi di Sulawesi Utara. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan yang lebih intensif serta penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat dan peserta pemilu mengenai pentingnya mematuhi aturan pemasangan APK dan dampaknya terhadap lingkungan juga disarankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib, efisien, dan ramah lingkungan di masa depan./ The installation of campaign billboards is an integral part of the democratic process in a country. In Indonesia, the regulations related to the installation of campaign billboards are governed by Article 298 of Law No. 7 of 2017 on General Elections. However, in practice, the installation of campaign billboards often causes negative environmental impacts, such as visual pollution, plastic waste, and the use of non-environmentally friendly resources. Article 298 of Law No. 7 of 2017 regulates the procedures for installing campaign billboards in elections. Although this regulation provides a legal basis for the installation of campaign billboards, it has not specifically addressed aspects related to environmental sustainability. This study aims to analyze the legal provisions related to the installation of Campaign Billboards (APK) in the 2024 General Election in North Sulawesi based on Law No. 7 of 2017 on General Elections. The main focus of this study is to identify how the implementation of legal rules related to APK installation is carried out in the region, as well as to examine potential violations and their environmental impact. This study uses a normative legal approach by examining relevant legislation, policies from the KPU (General Elections Commission), and Bawaslu (Election Supervisory Board), along with findings related to violations of APK installation in the field. The results of the study show that although there are clear provisions regarding the location, size, and materials of APKs, violations such as installations in public facilities and the use of non-environmentally friendly materials are still frequently encountered in North Sulawesi. The study also found that more intensive supervision and strict law enforcement are necessary to address these violations. Additionally, better socialization to the public and election participants about the importance of complying with APK installation rules and their environmental impact is recommended. This study is expected to contribute to the organization of a more orderly, efficient, and environmentally friendly election in the future.