Reksa dana merupakan salah satu instrumen investasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, karena menyediakan platform yang mudah diakses bagi nasabah individu maupun institusional untuk berpartisipasi dalam pasar modal. Manajer investasi diberi tanggung jawab untuk mengelola investasi ini secara transparan dan mematuhi peraturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan nasabah dan pengawasan regulasi. Salah satu kasus yang menonjol adalah PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), yang dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena menawarkan produk reksa dana dengan imbal hasil yang dijamin, tindakan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencabutan izin usaha MPAM pada tahun 2021 menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi para nasabah dan mengikis kepercayaan publik terhadap industri reksa dana. Kasus ini menyoroti adanya celah dalam penegakan regulasi dan akuntabilitas manajer investasi dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari kesalahan pengelolaan reksa dana dalam kasus MPAM. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pelanggaran regulasi terjadi, efektivitas pengawasan OJK, serta kecukupan upaya hukum bagi nasabah yang terdampak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini mengeksplorasi keterkaitan antara kepatuhan terhadap regulasi, tanggung jawab manajerial, dan hak-hak nasabah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbaiki kerangka regulasi di Indonesia, memperkuat mekanisme perlindungan nasabah, dan memulihkan kepercayaan terhadap sektor reksa danab / Mutual funds are one of the most widely utilized investment instruments in Indonesia, providing an accessible platform for individual and institutional nasabahs to participate in the capital market. Fund managers are entrusted with the responsibility of managing these investments transparently and adhering to applicable regulations, as stipulated in Law No. 8 of 1995 on the Capital Market. However, violations in mutual fund management have raised significant concerns about nasabah protection and regulatory oversight. A prominent case is that of PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM), which was sanctioned by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) for offering mutual fund products with guaranteed returns, an act deemed to contravene established legal provisions. The revocation of MPAM’s business license in 2021 led to substantial financial losses for nasabahs and eroded public trust in the mutual fund industry. This case highlights gaps in regulatory enforcement and the accountability of fund managers under Indonesian law. This research aims to analyze the legal aspects of mutual fund mismanagement in the MPAM case. It evaluates the extent of regulatory violations, the effectiveness of OJK's supervision, and the adequacy of legal remedies for affected nasabahs. By adopting a normative juridical approach, this study explores the intersection between regulatory compliance, managerial accountability, and nasabah rights. The findings are expected to contribute to improving Indonesia's regulatory framework, enhancing nasabah protection mechanisms, and restoring confidence in the mutual fund sector