Tesis ini mengkaji perlindungan hukum bagi atlet bola basket profesional dalam kompetisi Indonesian Basketball League (IBL) terkait hak mereka untuk berpindah antar klub. Fokus penelitian ini adalah pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemain IBL dalam melakukan perpindahan antar Klub IBL akibat pembatasan jendela transfer yang ditetapkan dalam peraturan IBL, yang hanya memperbolehkan perpindahan dari akhir suatu musim hingga 30 hari sebelum musim berikutnya dimulai. Pembatasan ini bertentangan dengan norma ketenagakerjaan pada umumnya, di mana pekerja bebas untuk mengundurkan diri dan mencari peluang yang lebih baik. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama: (1) norma hukum yang mengatur perpindahan pemain dan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemain profesional dan klub berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keolahragaan, serta (2) implementasi perpindahan tersebut dan mekanisme penyelesaian sengketanya, baik dalam lingkungan IBL maupun dengan klub non-IBL. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan perundang-undangan serta sinkronisasi hukum dan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet bola basket profesional memenuhi definisi sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pembatasan perpindahan tersebut melanggar hak konstitusional mereka untuk bekerja dan bergerak secara bebas. Selain itu, banyak pemain IBL yang tidak memperoleh hak-hak hukumnya, seperti cuti tahunan dan kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini juga menyoroti adanya dualisme hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa antara ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Keolahragaan, yang menimbulkan ketidakpastian serta minimnya perlindungan hukum bagi para atlit. / This thesis examines the legal protection of professional basketball athletes in the Indonesian Basketball League (IBL) regarding their right to transfer between clubs. The focus is on the obstacles faced by IBL players in moving between IBL Clubs due to transfer window restrictions set by the IBL Regulations, which only allow transfers from the end of a season to 30 days before the next season begins. This restriction contrasts with general employment norms where workers are free to resign and seek better opportunities. The research addresses two key problems: (1) the legal norms surrounding player transfers and dispute resolution between professional players and clubs according to the Manpower Law and Sports Law, and (2) the implementation of these transfers and dispute resolution mechanisms, both within the IBL and with non-IBL Clubs. Using a normative-empirical legal research method with a statutory and legal synchronization approach, this study relies on primary and secondary data. Findings show that professional basketball athletes meet the definition of employees under the Manpower Law. The transfer restrictions violate their constitutional right to work and move freely. Additionally, many IBL Players do not receive their legal entitlements, such as annual leave and termination compensation. The study also highlights legal dualism between dispute resolution under the Manpower Law and the Sports Law, resulting in legal uncertainty for athletes.