Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba. Pasal 112 mengatur tindakan pidana bagi pengguna narkotika golongan II, yang meliputi sanksi pidana berupa penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun serta denda sebesar Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Sementara itu, Pasal 127 menegaskan bahwa setiap penyalahguna narkotika wajib menjalani program rehabilitasi medis dan psikososial selain hukuman pidana. Studi ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Data dikumpulkan dari literatur hukum, putusan pengadilan, serta dokumen resmi BNN (Badan Narkotika Nasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kedua pasal tersebut memiliki tujuan ganda: pertama, memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan narkoba melalui sanksi pidana; kedua, memfasilitasi pemulihan fisik dan mental melalui program rehabilitasi sebagai bagian dari sistem "double track system" yang diatur dalam UU No. 35/2009. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 dan 127 harus dilakukan secara proporsional dan sesuai konteks kasus, dengan mempertimbangkan aspek medis, sosial, dan hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa penerapan Pasal 112 dan 127 harus dilakukan secara proporsional dan sesuai konteks kasus, dengan mempertimbangkan aspek medis, sosial, dan hukum. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat lebih efektif dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba./This research aims to analyze the application of Article 112 and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regarding drug abusers. Article 112 regulates criminal actions for users of Class II narcotics, which include criminal penalties ranging from a minimum of 4 years to a maximum of 12 years in prison, as well as fines ranging from Rp800 million to Rp8 billion. Meanwhile, Article 127 stipulates that every drug user must undergo medical and psychosocial rehabilitation programs in addition to criminal punishment. The study employs a normative legal approach using descriptive and comparative analysis methods. Data was collected from legal literature, court decisions, and official documents from BNN (National Narcotics Agency). The findings indicate that the implementation of these two articles has a dual purpose: first, to impose deterrent effects on drug abusers through criminal sanctions; second, to facilitate physical and mental recovery through rehabilitation programs as part of the "double track system" outlined in Law No. 35/2009. The final conclusion highlights that the application of Articles 112 and 127 should be carried out proportionally and contextually, taking into account medical, social, and legal aspects. By doing so, efforts to prevent and combat drug abuse can be more effective in creating a society free from the dangers of drugs.