Kedudukan hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris setelah keluarnya perkaban nomor 8 tahun 2012

Wongkar, Rael (2020) Kedudukan hukum surat kuasa membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris setelah keluarnya perkaban nomor 8 tahun 2012. Masters thesis, Universtas Pelita Harapan.

	Text (Title) Title Rael.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
Preview	Text (Abstract) Abstrak Rael.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (99kB) | Preview
Preview	Text (ToC) ToC Rael.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (241kB) | Preview
Preview	Text (Chapter 1) Chapter 1.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (575kB) | Preview
	Text (Chapter 2) Chapter 2.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 3) Chapter 3.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (439kB)
	Text (Chapter 4) Chapter 4.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Chapter 5) Chapter 5.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (136kB)
Preview	Text (Bibliography) Bibliography Rael.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (175kB) | Preview

Abstract

The SKMHT is an authority to make the mortgage right by a notary and PPAT in the form of a deed as contained in Law Number 4 of 1996 regarding Mortgage Rights (UUHT). In carrying out their duties, the form of notarial deed refers to Law Number 2 of 2014 regarding Amendment to Law Number 30 of 2004 regarding The Position of Notary (UUJN) and also Law Number 8 of 2012. The problem of SKMHT is at the registration stage in the Indonesian Republic National Land Agency (BPN RI). The problem that occurs regarding the form of SKMHT deed to be registered is because there are some differences in UUJN and Perkaban Number 8 of 2012 so that there can be a rejection of the form of SKMHT deed that is made under UUJN. The author is interested in conducting a research on the problem that occurred, using normative legal research, and data sources obtained from library studies, and continued with interviews as a complement to conduct this research. From this research, it can be concluded that the form of SKMHT deed made by a notary based on UUJN must be accepted by the BPN RI because it has been mentioned in the UUHT. But if there is a notary who still follows the form of Perkaban No.8 Tahun 2012 then the SKMHT deed has proven to be underhanded because the form of the deed does not follow the law and only follows government regulations. / Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) merupakan kuasa khusus untuk membebankan hak tanggungan yang dibuat oleh notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam bentuk akta seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Dalam menjalankan tugasnya bentuk akta notaris mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan juga Perkaban No.8 Tahun 2012. Permasalahan SKMHT berada pada tahap pendaftarannya di badan pertanahan nasional republik Indonesia (BPN RI). Masalah yang terjadi mengenai bentuk akta SKMHT yang akan didaftarkan karena ada perbedaan pada UUJN dan Perkaban No. 8 Tahun 2012 sehingga dapat terjadi penolakan terhadap bentuk akta SKMHT yang dibuat berdasarkan UUJN. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang terjadi tersebut, dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dan sumber data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan, dan dilanjutkan dengan wawancara sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini. Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya bentuk akta SKMHT yang dibuat oleh notaris berdasarkan UUJN harus diterima oleh pihak BPN RI karena sudah disebutkan dalam UUHT, namun jika ada notaris yang tetap mengikuti bentuk dari Perkaban No.8 Tahun 2012 maka akta SKMHT tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi turun di bawah tangan karena bentuk akta yang tidak mengikuti Undang-undang dan hanya mengikuti peraturan pemerintah.

Actions (login required)

View Item