"Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri yang dimaksudkan untuk mengatur harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Terdapat masalah yang timbul mengenai perjanjian perkawinan ini yaitu perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan warga negara asing di luar negeri yang pencatatannya perkawinannya juga dilakukan di Indonesia, namun dalam hal ini tergugat telah menjadi warga negara indonesia sebelum perkawinan mereka dicatatkan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing (WNA) yang telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti mengenai konsep dari pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data penelitian adalah data sekunder, cara perolehan data adalah teknik studi kepustakaan, jenis pendekatannya adalah pendekatan kasus dan sifat analisis data adalah metode deduktif. Apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat dengan akta Notaris yang berkedudukan di Indonesia dan tidak disahkan oleh petugas pencatat perkawinan maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga. Oleh karena itu perjanjian perkawinan dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Indonesia sehingga dapat dicatat di Indonesia dan harta benda yang dibeli menjadi harta terpisah sejak perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia."/ "A prenuptial agreement is an agreement made by a husband and wife which is intended to regulate the assets of the husband and wife, before or during the marriage. There is a problem that arises regarding this prenuptial agreement, namely the prenuptial agreement made by a foreign citizen couple abroad whose marriage registration is also carried out in Indonesia, but in this case the Defendant has become an Indonesian citizen before their marriage was registered in Indonesia. The formulation of the problem in this research is how is the legal force of marriage agreements made abroad by foreign citizens (WNA) Who Have Become Indonesian Citizens (WNI) in Indonesia. The purpose of this study is to examine the concept of regulating marriage agreements in Indonesia. The benefits of this study are to provide additional knowledge in the field of legal science. The author uses a normative legal research type, the type of research data is secondary data, the method of data acquisition is the library study technique, the type of approach is the case approach and the nature of data analysis is the deductive method. If the prenuptial agreement is not made with a Notary deed domiciled in Indonesia and is not legalized by a marriage registrar, the prenuptial agreement is not binding on third parties. Therefore, the prenuptial agreement is made before a notary domiciled in Indonesia so that it can be recorded in Indonesia and the assets purchased become separate assets since the marriage is reported in Indonesia."