Penelitian ini mengkaji analisis komparatif hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan India, khususnya terkait dengan iklan yang menyesatkan dalam konteks belanja daring. Seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan digital di kedua negara, iklan menjadi semakin berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen—namun tidak semua konten promosi bersifat jujur. Meningkatnya iklan yang menipu, seperti klaim berlebihan atau syarat tersembunyi, menimbulkan risiko signifikan terhadap kepercayaan konsumen dan integritas pasar. Kerangka hukum Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perdagangan, yang diawasi oleh Kementerian Perdagangan dan BPKN. Di sisi lain, India mengandalkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen 2019 dan Peraturan E-Commerce, dengan pengawasan dari Central Consumer Protection Authority (CCPA) dan pedoman dari Advertising Standards Council of India (ASCI). Melalui studi hukum komparatif, penelitian ini mengevaluasi kekuatan dan kelemahan respons regulasi masing-masing negara terhadap praktik periklanan digital yang menyesatkan. Tujuannya adalah untuk menekankan pentingnya praktik pemasaran yang akurat dan etis guna menjamin pilihan konsumen yang tepat dan perlindungan hak di era digital. Dengan menelaah undang-undang utama, lembaga pengawas, serta studi kasus seperti iklan SKM di Indonesia dan kasus IITian’s Prashikshan Kendra di India, penelitian ini memberikan wawasan untuk memperkuat kerangka perlindungan konsumen. Studi ini juga berkontribusi terhadap wacana yang lebih luas mengenai praktik periklanan yang adil dan harmonisasi hukum di pasar digital yang sedang berkembang.